Monday, 24 September 2018

Cegah Boros Anggaran

Rabu, 11 Januari 2012 — 23:30 WIB
Gedung DPR/MPR. (ist)

Gedung DPR/MPR. (ist)

BAU tak sedap kembali menerpa wajah DPR. Setelah rencana renovasi toilet Rp2 miliar, pembangunan sarana parkir senilai Rp3 miliar, kini dipermasalahkan pembangunan ruang rapat Badan Anggaran DPR sebesar Rp20 miliar.

Pagu anggaran memang sudah dialokasikan tahun lalu, begitu pun proses tender sehingga dari prosedural sebenarnya tidak menjadi masalah. Persoalan mencuat karena pembangunan ruang rapat itu dinilai tidak mengesankan wakil rakyat yang merakyat.

Ketua DPR, Marzuki Alie sendiri  mengusulkan agar KPK dan BPK turun tangan menelusuri penganggaran proyek tersebut. Ini dapat dimaknai bahwa internal DPR sendiri tidak sejalan dengan anggaran yang begitu besar, untuk ukuran renovasi ruang rapat.

Di sisi lain dinilai terdapat alokasi anggaran yang tidak wajar seperti perangkat teknologi yang tidak tepat sasaran. Komputer tidak harus memiliki spesifikasi tinggi, jika hanya digunakan untuk sebatas keperluan staf administrasi.

Menurut keterangan, anggaran sebesar itu, di antaranya juga untuk pengadaan 200 kursi impor dan penyediaan tiga unit televisi raksasa ukuran 2×2 meter.

Intinya pemborosan anggaran harus dicegah, jika wakil rakyat ingin mendapat simpati rakyat. Penggunaan anggaran yang berlebihan, tidak saja berpeluang terjadinya markup , juga akan menyakiti hati rakyat.

Sebab, di tengah kondisi rakyat yang terjepit akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok, wakil rakyat malah minta disediakan ruangan mewah dengan fasilitas wah.

Kalau saja anggaran dapat dihemat separonya, maka uang Rp10 miliar dapat mengkover ribuan warga miskin memenuhi kebutuhan mendasarnya melalui penyaluran beras miskin (raskin).

Di sinilah letaknya pola kesederhanaan dalam segala hal, mulai dari penampilan pribadi hingga penyediaan fasilitas dan sarana kerja.

Kita sepakat fasilitas wakil perlu dipenuhi, tetapi tidak harus glamour. Penampilan mewah tidak saja menyinggung rasa keadilan, juga makin memperlebar jurang kesenjangan sosial. Apalagi penganggaran itu untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar ) DPR yang belakangan institusi  mendapat sorotan tajam terkait permainan proyek dan dugaan suap di Banggar.

Mengenai audit alokasi renovasi ruang rapat Banggar DPR, sudah seharusnya dilakukan. KPK memiliki kewenangan menelusuri seluruh proyek yang anggarannya melalui APBN, termasuk renovasi toilet dan ruang t rapat Banggar DPR.

Inilah yang mesti didorong agar KPK lebih berani dan bertindak tegas menelusuri semua kasus dugaan korupsi. Tidak saja proyek –proyek DPR , tetapi semua kasus yang selama ini didambakan rakyat seperti kasus Century, isu rekening gendut, kasus Hambalang. Termasuk penuntasan kasus Banggar DPR sendiri seperti disarankan tokoh lintas agama. (*)

  • Wiwi Wijayanti

    jangan cuma mikirin bangku sama wc aja, pikin perut rakyat juga donk