Thursday, 20 September 2018

Cuci Tangan Soal Ruang Banggar

Sabtu, 14 Januari 2012 — 23:03 WIB
gedung dpr

JAKARTA (Pos Kota) – Saling tuding mark up renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp20 miliar makin memanas. Tapi tak satu pun pejabat di DPR-RI mau bertanggung jawab, semuanya cuci tangan termasuk Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh.

“Anggaran renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp20 miliar seharusnya diketahui oleh Ketua BURT yang juga Ketua DPR, Marzuki Alie. Jika Marzuki tidak tahu rinciannya, maka proyek renovasi tersebut adalah ilegal,” jelas Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Sabtu (14/1).

Menurut Uchok, tidak mungkin Marzuki Alie selaku ketua BURT tidak mengetahui rencana proyek tersebut. Namun jika renovasi ruang Banggar sudah dilaporkan sekjen kepada ketua BURT, berarti publik mempertanyakan kinerja Marzuki Alie yang tidak melakukan cek and ricek terhadap renovasi gedung baru Banggar ini.

“Selama ini, publik akan menganggap ketua BURT hanya makan gaji buta karena sampai tidak paham dengan renovasi Banggar,” ungkapnya.

Menurut Uchok, kekagetan Marzuki Alie, dan ancaman kepada sekjen untuk memecatnya hanya sebuah sandiwara di depan publik. Hal itu dinilai tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

Uchok menyarankan, Marzuki lebih baik ‎memanggil KPK. Setelah KPK menemukan kejanggalan atas proyek ini, dan ada tersangkanya, baru BPK masuk untuk menghitung kerugian negara.

LAPOR KPK

KPK sudah menerima laporan Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding terkait renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan laporan tersebut diterima KPK pada Kamis, 12 Januari 2012.

Saat itu, kata Johan, Politisi Hanura itu melaporkan secara verbal terkait indikasi korupsi pada anggaran ruang rapat Banggar yang mencapai Rp20 miliar.
Menurut Johan, laporan Suding terkait anggaran ruang rapat Banggar DPR akan dipelajari KPK. “Terbuka kemungkinan KPK akan menindaklanjuti laporan, “ katanya.(aby/b)