Thursday, 15 November 2018

Senin, Ribuan Buruh Blokir Kawasan Industri

Minggu, 15 Januari 2012 — 17:29 WIB

BEKASI (Pos Kota)-Rencana ribuan pekerja yang ada di tujuh kawasan industri Kabupaten Bekasi, menutup gerbang kawasan EJIEP, Lippo, Jababeka, MM 2100 dan Delta Silicon, pada Senin (16/1/2012), disikapi oleh pengusaha kawasan itu dengan menambah hari kerja. “Hari ini (Minggu) kami masuk, takut aksi penutupan kawasan terjadi lagi,” ujar Metha, staf di PT HIT, Delta Silicon, saat dihubungi Pos kota.

Ribuan pekerja yang akan menggelar aksi unjuk rasa ini berasal dari elemen serikat pekerja seperti, Serikat Pekerja Indonesia (SPI), FKI-SPSI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Presidium FKI-SPSI Teguh Maianto mengatakan, setelah melakukan aksi unjukrasa pada 11 Januari lalu, ribuan buruh akan kembali turun ke jalan pada Senin (16/1).

Teguh Maianto menuturkan, unjuk rasa akan dipusatkan di kawasan industri EJIEP dimana ribuan pekerja ini akan bergerak dari tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi diantaranya, MM2100, Jababeka, Delta Silicon, Hyundai, Gobel, EJIEP.”Kami perkirakan massa yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa ini 50 ribu orang,” ujarnya.

Aksi ini  dilakukan agar Apindo Bekasi mencabut gugatan di PTUN Bandung terkait SK Gubernur Jawa Barat tentang ketetapan nilai UMK 2012. Ditanya apakah aksi pekerja akan kembali memacetkan kawasan Bekasi dan sekitarnya, Teguh Maianto menuturkan, pihaknya akan berupaya agar aksi  tidak membuat kemacetan, oleh karena itu dalam beberapa hari terkahir elemen buruh telah melakukan koordinasi dengan Polresta Bekasi Kabupaten.

JANGAN MOGOK

Sementara Sa’dudin, Bupati Bekasi Sa’duddin meminta pekerja untuk mengurungkan niatnya. Pasalnya, aksi akan menggangu perekonomian dan arus lalu lintas di Bekasi dan sekitarnya.”Aksi 11 Januari lalu telah memacetkan arus lalu lintas tidak hanya di jalan-jalan biasa, jalan tol Jakarta Cikampek pun ikut terkena imbas aksi buruh,” tukasnya.

Oleh karena itu, Sa’duddin meminta agar ribuan buruh untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa karena hanya merugikan masyarakat Bekasi dan pekerja sendiri. Pemkab Bekasi telah mengeluarkan surat edaran agar pengusaha di Kabupaten Bekasi menjalankan SK Gubernur Jawa Barat.

“Saya meminta kepada pengusaha, buruh dan elemen masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersungguh-sungguh menjaga kearifan iklim investasi khususnya di Kabupaten Bekasi,” pintanya saat konfrensi pers di Executif President Jababeka, Minggu siang
Pemicu ribuan pekerja ini setelah Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866, Upah Kel II Rp 1.715.645, dan Kel I Rp 1.849.913.

Kuasa Hukum Dewan Pengurus Apindo Kab. Bekasi, Endang Susilo, mengatakan, pihaknya menggugat SK Gubernur tentang UMK karena menilai upah tersebut terlalu besar. “Yang kedua, SK itu juga hanya mempertimbangkan para perkerja. Seharusnya para pengusaha dan investor harus dipertimbangkan juga,” ungkap Endang .

(saban/sir)