Saturday, 17 November 2018

Banjir Jangan Dipolitisir

Senin, 16 Januari 2012 — 6:49 WIB
kopassus-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, permasalahan ibukota mulai banjir dan kemacetan hinga kriminalitas kerap dipolitisir. Akibatnya penanganan hal ini kerap terbengkalai lantaran tersandera oleh kepentingan politik.

Menurut Ketua umum Pergerakan restorasi Jakarta (Praja), Armyn Gultom, persoalan Jakarta dari dulu sampai saat ini sama, yakni, banjir, macet, sampah dan kriminalitas.

“Masalah tersebut tidak selesai dan terus berulang bukan karena
Gubernur yang ada tidak mengetahui solusinya. Namun lebih karena
gubernur sering tersandera kepentingan politik, utang politik dan
mafia ekonomi politik. Terlebih menjelang Pemilukada, ” kata Armyn,
Minggu (15/1).

Sehingga Pemprov DKI dalam hal ini gubernur, kerap kesulitan memperoleh ruang gerak untuk menjalankan kebijakannya.

“Seharusnya dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan ini sebelum Pemilukada, gubernur harus mampu memaksimalkan waktu tersebut dan tidak terkungkung pada kepentingan politik. Sebaliknya juga bagi partai politik yang pada 2007 lalu mendukung Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk menjalankan roda pemerintahan ibukota,” tandas Armyn.

Lebih lanjut Armyn mangatakan jika sampai saat ini, sebagai kota, Jakarta masih belum maksimal memberikan layanan yang maksimal bagi warganya. Oleh karenya untuk merubah hal itu, dibutuhkan satu gerakan perubahan untuk menjadi Jakarta yang aman bagi masyarakatnya.

Sebelumnya di Padepokan Pencak Silat Indonesia, TMII, Jakarta Timur,
Sabtu (14/1), sedikitnya 44 pengurus DPC Kecamatan dan 267 DPRt Praja dilantik. Pelantikan kepengurusan terdapat di enam perwakilan DPD yakni Kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

(guruh/foto-yogi/sir)