Saturday, 22 September 2018

FK KBIH Tolak Swasta Kelola Haji

Senin, 16 Januari 2012 — 18:09 WIB
haji-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Ide tentang penyelenggaraan haji agar tidak dilaksanakan swasta melalui badan khusus kembali menggelinding. Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) melabrak Menteri Agama Suryadharma agar tidak menyetujuinya  ide itu karena dikhawatirkan haji dikomersilkan oleh swasta.

“Kami tidak setuju kalau haji diswastakan karena khawatirkan dikomersilkan kalau memang pelaksanaan haji masih terdapat kekurangan itu bisa dikritik, diawasi semua lapisan masyarakat,” papar Ketua Umum F-KBIH KH Mukhtar Ilyas usai bertemu Suryadharma di Jakarta, Senin (16/1/2012).

Sebelumnya, Ketua Umum IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) H. Kurdi Mustofa mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, salah satu isinya agar haji diswastakan. “Kalau draf RUU ini disetujui pengelolaan setoran uang calon jemaah haji bisa dikelola swasta apa ada jaminan uang masyarakat itu aman,” papar Mukthar.

Alasannya, menurut Muchtar Ilyas, selain bakal menimbulkan biaya tinggi juga bisa menimbulkan kekacauan dan kekecewaan bagi calon haji. Apalagi masalah haji merupakan masalah G to G (antar-pemerintah), di mana pemerintah Arab Saudi lebih terjamin urusannya dengan pemerintah Indonesia bukan dengan pihak swasta.

“Lihat saja setiap tahun ada kuota haji khusus sebanyak 16.000 orang yang dikelola swasta tapi ada saja persoalan, misalnya, hotel yang diberikan kepada jemaahnya tidak sesuai dengan ditawarkan masyarakat saat mendaftar. Begitu juga dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan haji reguler,” kata dia.

(johara/sir)