Tuesday, 13 November 2018

Koarmabar Laksanakan Upacara Bendera

Selasa, 17 Januari 2012 — 14:02 WIB
upacara-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Panglima Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., melaksanakan upacara Bendera Tujuhbelasan di Lapangan Arafuru Markas Komando (Mako) Koarmabar Jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012).

Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI (Laksma) Herry Setianegara, S.Sos., SH., MM.

Dalam amanatnya Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE.,  yang dibacakan Kasarmabar Laksamana Pertama TNI (Laksma) Herry Setianegara, S.Sos., SH., MM., mengatakan,  upacara bendera tujuhbelasan mempunyai arti yang sangat penting, disamping untuk memantapkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa, juga sebagai sarana komunikasi unsur pimpinan kepada satuan-satuan dijajarannya, menyampaikan kebijakan guna menyongsong tugas-tugas kedepan yang semakin komplek dan dinamis.

Lebih lanjut  Panglima TNI mengatakan bahwa memasuki awal tahun 2012 dan sudah mulai menyaksikan perkembangan kehidupan nasional yang dinamikanya sangat cepat, dalam dinamika seperti itu dapat dipastikan akan terjadi “ perjumpaan” berbagai aspirasi dan kepentingan, yang tidak semuanya dapat seiring sejalan, wajar bila kemudian terjadi peningkatan “suhu politik” yang semakin memanas.

Memperhatikan kecenderungan tersebut, Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI beserta keluarganya untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang bukan menjadi domain TNI. Tentunya tidak ada larangan bahkan merupakan kewajiban para prajurit serta PNS TNI untuk selalu mengikuti perkembangan situasi guna menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan melalui media massa, akan tetapi jangan sekali-kali ikut campur dalam urusan yang bukan menjadi kewenangan TNI, waspada terhadap segala bentuk provokasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab.

Untuk itu para prajurit dan PNS TNI agar selalu memelihara kebersamaan, tingkatkan solidaritas sesama keluarga besar TNI, TNI dengan aparat negara lainnya dan yang paling utama adalah TNI dengan rakyat. Agar tidak dapat diadu domba oleh pihak manapun juga yang tidak suka bila melihat TNI solid, utuh dan kuat.

Selanjutnya Panglima TNI mengatakan, kehidupan nasional tengah menghadapi benbagai tantangan dan ujian, sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional berikut segala isu yang dibawanya, secara spesifik isu menonjol saat ini masih didominasi oleh persoalan ekonomi dan politik yang kemudian menyentuh aspek pertahanan dan keamanan.

Pada tingkat regional, masalah perbatasan, Trans-National Crime dan masalah keamanan laut. Sementara itu masalah pada tingkat global meliputi permasalahan kesulitan perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa, kelangkaan energi, pemanasan global, gerakan reformasi di negara-negara Arab menuju kearah demokratisasi.

Sehingga dampak permasalahan global, regional maupun dilingkup nasional sendiri seperti masalah bencana alam, perubahan cuaca, aksi kelompok radikal, konflik horizontal/komunal dan gerakan separatisme maupun sengketa perbatasan tentunya berdampak pada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI. Perkembangan politik global seperti itu langsung atau tidak langsung jelas akan mempengaruhi dinamika politik nasional.

Hal ini menuntut kewaspadaan kita semua, mengingat tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun  Pilkada karena dalam tahun 2012 ini ada sejumlah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh tanah air sambung menyambung akan melaksanakan Pilkada.

Sebagaimana kita maklumi bersama pada setiap agenda dan apalagi pasca pilkada nyaris selalu menimbulkan dan menyisakan persoalan social politik yang patut diwaspadai dan diantisipasi bersama, agar tidak merusak harmoni sosial atau persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional.

Terkait hal tersebut Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI untuk benar-benar menjunjung tinggi komitmen “Netralitas TNI” dari segala bentuk kegiatan politik praktis dan senantiasa membina kemanunggalan TNI-Rakyat.
PERTAHANAN NEGARA
Memperhatikan dinamika lingkungan strategis dengan segala kecenderungannya, TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan negara, sudah seharusnya mengkonsentrasikan diri dan memadatkan segala upaya membangun kesiapsiagaan guna menghadapi ancaman faktual sebagai dampak negatif dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Atas dasar pemikiran tersebut sebagaimana rencana “Rapim TNI”  tahun 2012, TNI telah menetapkan kebijakan untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan pembangunan kekuatan pokok minimum TNI.

Diakhir amanatnya Panglima TNI menyampaiakan beberapa perhatian untuk dipedomani dan dilaksanakan yaitu dalam rangka menuntaskan proses reformasi secara nasional, program reformasi TNI yang telah ditetapkan agar terus dilaksanakn secara berkesinambungan, pertahankan netralitas TNI dalam proses politik yang berkembang dimasyarakat, kembangkan trimatra terpadu dalam segala bidang, laksanakan transparansi dalam proses rekruitmen prajurit dan PNS.

Laksanakan penguatan peran TNI diwilayah perbatasan, laksanakan peningkatan kemampuan deteksi dini disemua satuan tiap-tiap angkatan, Laksanakan peningkatan profesional prajurit dalam pelaksanaan tugas terutama tugas yang akan beresiko terjadinya pelanggaran hak azazi manusia (HAM) serta laksanakan upaya-upaya dibidang reformasi birokrasi untuk mengurangi sejumlah temuan Wasrik tahun 2011 secara profesional.

Kepala Dispenarmabar

Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP. 10881/P