Thursday, 20 September 2018

Pembatasan BBM Bersubsidi Untuk Siapa?

Selasa, 17 Januari 2012 — 12:39 WIB

TEKAD pemerintah membatasi Bahan Bakar Mi­nyak (BBM) bersubsidi jenis premium tampaknya pantang surut. Di tengah rasa optimisme peme­rintah ini, mencuat pesimisme dari berbagai kalangan. Ini wajar saja, karena semua pihak ingin, jika kebijakan ini diterapkan akan mendatangkan kebaikan, bukan menuai keburukan yang pada akhirnya rakyat juga yang repot.

Kita dapat memahami kebijakan energi perlu dilakukan mengingat subsidi BBM yang terus membengkak. Di tahun 2011 misalnya subsidi BBM disebut – sebut me­ningkat hampir dua kali lipat, mencapai Rp250 triliun.

Pembengkakan ini terjadi karena pemakaian premium yang terus melonjak. Penghematan premium yang ditargetkan sebesar 3,2 juta kiloliter (KL) atau setara Rp5,84 triliun di tahun 2011 tidak tercapai. Pemakai­an BBM selama tahun 2011 tercatat 41,7 juta KL de­ngan rincian 25,5 juta KL premium, 14,5 juta KL solar, dan 1,69 juta KL minyak tanah.

Banyak  problem dan latar belakangnya mengapa pemakaian BBM subsidi terus membengkak. Satu di an­taranya, masih buruknya pengelolaan energi, juga ke­gamangan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai satu solusi menekan kian membengkaknya subsidi.

Sebab, menaikkan harga BBM misalnya dinilai le­bih banyak berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Efek domino akan terjadi, tidak saja kenaikan laju inflasi akibat melonjaknya harga barang dan jasa. Juga merosotnya daya beli masyarakat  yang pada akhirnya menambah daftar panjang jumlah penduduk miskin.

Tapi argumentasi ini pun masih memberi peluang untuk debatable. Kenaikan harga BBM akan sangat berdampak negatif, jika tidak dibarengi terobosan dan kerja keras pemerintah. Sebaliknya , jika dana subsidi akibat kenaikan harga BBM dikelola tepat sasaran, maka dampak negatif dapat dieliminir. Mi­salnya bagaimana mencegah tarif angkutan barang dan angkutan umum tidak naik untuk menekan dampak inflasi.

Memberi subsidi lebih besar kepada angkutan barang dan angkutan umum memang lebih tepat. Arti­nya pembatasan BBM bersubsidi yang bakal diterapkan mulai awal April 2012 hanya berlaku untuk kendaraan pribadi berpelat hitam, tetapi tidak bagi ang­kutan umum dan angkutan barang.

Dengan memberi subsidi kepada mobil pelat kuning, pemerintah dapat menghemat subsidi sangat besar karena data menyebutkan bahwa angkutan umum dan angkutan barang hanya mengonsumsi 7 persen dari kuota BBM bersubsidi.  Selebihnya, kendaraan pribadi dialihkan menggunakan BBG. Masalahnya sejauh mana menyiapkan infrastruktur konversi ke BBG? Sebab, pemerintah setidaknya harus membangun 1.200 Stasiun Pengisian BBG untuk melayani 1,2 juta unit kendaraan yang akan dikonversi pada tahap awal.

Jika tidak bisa tersedia, pemilik kendaraan pribadi punya alasan untuk kembali menggunakan premium. Di sisi lain, adanya perbedaan harga yang mencolok  antara premium dan pertamax , maka kemungkinan bakal terjadi penyelundupan. Jika sudah demikian lantas pembatasan BBM bersubsidi untuk siapa? (*)