Sunday, 23 September 2018

Kembalikan Wibawa DPR

Rabu, 18 Januari 2012 — 12:45 WIB

PERBAIKAN ruang rapat Badan Anggaran DPR ukuran 100 meter persegi  di Gedung Nusantara I menghabiskan Rp20,3 miliar dan untuk membuat almanak 2012 sebanyak Rp1,3 miliar.  Sebelumnya juga terungkap biaya merenovasi WC  diplot Rp2 miliar.

Keputusan pendanaan diproses Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dalam rangkaian penyusunan APBN tahun berjalan. Pelaksana operasional ditangani sekretariat jenderal tanpa didahului pengumuman tender layaknya proyek dibiayai keuangan negara. Pertanyaan muncul, ada apa di balik pengerjaan proyek tertutup?

Ketika mendapat sorotan publik, Marzuki Alie,  Ketua BURT  yang juga Ketua DPR RI, langsung cuci tangan. Secara lantang dirinya mengatakan tak tahu-menahu. Pada saat bersamaan mengancam pemecatan Sekretaris Jenderal Nining Indra Saleh karena dianggap berbuat tidak semestinya. Weleh-weleh.

Cuci tangan seorang Marzuki Alie bagian dari drama politikus culas. Tokoh sekelas pimpinan DPR tak tahu apa yang harus dilakukan untuk mempertangung-jawabkan  kewenangannya. Pantas saja DPR sekarang tidak membumi.

Sebaliknya, kepentingan kelompok kekuatan politik mencuat dalam perkara cincai-cincai APBN dan kompak mencerca pimpinan KPK. Sepak-terjang Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin di banggar bagian dari realitas busuk perwakilan kita di bawah kepemimpinan Marzuki Alie.

Jangankan bersusah-payah menampung dan memperjuangkan aspirasi warga di pedalaman Papua, Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera, derita rakyat di depan matanya saja sudah sebulan tak mampu ditanggulangi. Padahal saking berharap dipedulikan nasibnya, warga dari Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Riau itu nekad menjahit mulut sambil menginap di depan gerbang gedung dewan.

Marzuki pantas dianggap gagal. Lembaga kumpulan legislator  yang dipimpinnya tidak memiliki sensitifitas.  Padahal semua membusungkan dada sambil mengklaim dirinya paling berhak mewakili rakyat.

Mumpung nasi belum menjadi bubur, kita harapkan kepada anggota yang masih punya nurani dan bermoral mulia agar mempelopori gerakan reposisi pimpinannya untuk mengembalikan kewibawaan DPR. Membiarkan keterpurukan, dikhawatirkan menjadi penyulut Gerakan Reformasi Jilid II.  Ongkos yang harus dibayar tentu sangat mahal.

Khusus anggaran rumah-tangga DPR, ke depan sudah selayaknya dipublikasikan. Alokasi yang dapat melukai keadilan rakyat,  layak untuk dimoratorium. ***