Friday, 21 September 2018

Demokrat Tolak Prijanto Mundur

Rabu, 25 Januari 2012 — 18:19 WIB
prijanto-sub

JAKARTA (Pos Kota) – Tidak memenuhi kuorum, Rapat Paripurna terkau pengunduran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, kembali batal digelar, Rabu (25/1). Hal ini terjadi, menyusul penolakan Fraksi Demokrat yang menolak permohonan mantan Aster Kasad tersebut.

Penolakan tersebut ditunjukkan dengan tidak hadirnya 32 anggota fraksi partai berlambang bintang segi tiga pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. Data yang diperoleh, dari 94 anggota dewan hanya 47 anggota yang menghadiri kegiatan tersebut. Padahal sesuai dengan ketentuan Rapat Paripurna dapat dilakukan minimal dihadiri 75 persen dari jumlah anggota dewan. “Sesuai dengan tata tertib, Rapat Paripurna tidak bisa digelar lantaran tidak memenuhi kuorom,” tegas Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan.

Keputusan tersebut tak ayal menuai reaksi dari fraksi lainnya. Seperti fraksi Gerindra, Golkar, PDI-P dan PAN-PKB yang menuntut Ferrial Sofyan yang juga berasal dari Fraksi Demokrat untuk menjelaskan alasan ketidak hadiran anggota fraksinya yang memiliki jumlah kursi terbanyak.

Interupsi lainnya juga dilayangkan beberapa fraksi yang meminta Wakil Gubernur DKI, Prijanto, mengungkapkan langsung alasan pengundiran dirinya di depan Rapat Paripurna. Namun hal itu tidak disetujui lantaran rapat paripurna tidak dapat digelar. “Kami tampung semua saran dan kritiknya. Sesuai dengan peraturan maka rapat kali ini ditunda,” ujar Ferrial sambil mengetuk palu.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Aliman Aat, menyatakan bahwa ketidak hadiran anggotanya dalam sidang tersebut merupakan bagian dari aksi penolakan terhadap pengunduran diri Prijanto sebagai wakil gubernur.

Menurut Aliman, partainya merupakan partai terbesar yang mengusulkan dan memilih Prijanto untuk menjadi orang kedua di ibukota mendampingi Fauzi Bowo sebagai gubernur. “Prijanto telah dilantik dan disumpah bersedia mengemban tugas dan amanah sebagai wakil gubernur. Lagipula alasan yang disampaikan juga tidak dapat kami terima karena tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat Jakarta,” ujar Aliman.

Hal yang sama juga dilayangkan Fraksi PKS. Melalui Ketua fraksinya, Ahmad Zairofi, meski pengunduran diri pejabat negara merupakan hak yang bersangkutan, namun sudah selayaknya amanah yang disampaikan masyarakat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2007 diselesaikan dengan tuntas. “Lebih dari 1,8 juta warga telah memilih Prijanto sebagai wakil gubernur. Dan seharusnya kepercayaan itu dapat dijaga beliau,” tandas Ahmad.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI, Prijanto, mengaku kecewa dengan penundaan Rapat Paripurna yang menentukan nasibnya. “Dibilang kecewa iya. Karena saya merasa ini harus segera diselesaikan agar semua clean and clear,” kata Prijanto.

Bahkan ia sudah menyiapkan pidato untuk rapat paripurna yang semestinya digelar pada pukul 13:00 WIB. Isi pidato tersebut ditujukan untuk anggota dewan, Fauzi Bowo dan tentu saja masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.

(guruh/sir)