Wednesday, 19 September 2018

Iwarda Bukan Komunitas Biasa

Rabu, 25 Januari 2012 — 14:49 WIB
iwarda-sub

IKATAN Warga Djakarta (Iwarda) jelas tak bisa disebut sebagai komunitas biasa di masyarakat. Sebab eksistensinya sudah ada sejak tahun 1945 silam. Cikal bakalnya malah merupakan organisasi perjuangan warga Jakarta khususnya kaum Betawi.

Jadi Iwarda saat itu digagas oleh sekelompok pejuang kemerdekaan RI yang baru saja pulang dari medan gerilya. Mereka di antaranya adalah H. Moehammad Asenie (Slipi) yang paling dituakan, H. Irwan Syafi’ia (Karet), H. Abdul Chair (Kebayoran Lama). Ketiga tokoh Betawi itupun bertekad untuk mengisi kemerdekaan yang baru saja diraih dengan segala upaya.

Saat Pemerintah RI mengumumkan rencana penyelenggaraan Pemilu pertama di tahun 1955, H. Moehammad Asenie sebagai ‘motor’, justru sudah mempersiapkan diri setahun sebelumnya. Yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana caranya agar Pemilu pertama tersebut bisa berjalan sukses.

Tak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan Betawi masih buta akan pengetahuan soal Pemilu. Dari situlah akhirnya mereka membimbing kaum Betawi (Jakarta asli), terutama yang tinggal di daerah-daerah pinggiran.

“Nah, tepat pada 17 Agustus 1954, organisasi dengan nama Iwarda atau Ikatan Warga Djakarta ini didirikan. Sedang untuk Ketua Umum Iwarda pertama ditunjuk H. Moehammad Asenei. Upaya atau wadah dari organisasi ini tergolong berhasil dan memuaskan,” terang  H. Effendy Yusuf SH yang menduduki jabatan Ketua Umum Iwarda di era reformasi sekarang.

Dalam proses perjalanan organisasi atau ikatan yang dilakukan para pejuang dan masyarakat Betawi terpelajar, mengembangkan saya dengan membantu sekaligus membimbing para petani. Saat itu hampir mayoritas membantu kehidupan para petani tanaman hias dan anggrek yang ada di Jakarta.

Lagi-lagi menjelang dilaksanakannya Pemilu 1971, Iwarda pun kembali aktif. “Peranannya tak cuma memberikan penerangan seputar pemilu dan pembinaan kader dari anak-anak Jakarta yang berminat menjadi anggota legislatif. Tak salah jika kemudian keberadan Iwarda dipandang sangat positif,” ucap H. Effendy yang kini duduk pula sebagai Dewan Penasehat di Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi itu pada Pos Kota.

Keberadaan Iwarda pun akhirnya malah dijadikan semacam model atau contoh terbaik bagi pejuang-pejuang lain dari seluruh Tanah Air. Bahkan pada Musyawarah Daerah (Musda) di tahun 1981, organisasi kaum Betawi tertua ini, mau tidak mau harus melihat perkembangan dan kondisi masyarakat Jakarta. Nama organiasasi yang awalnya memakai kata Ikatan Warga Djakarta Asli, kemudian kata ‘Asli’ pun dihilangkan.

Adat Istiadat Betawi

“Perubahan nama tersebut menjadikan Iwarda sebagai organisasi perjuangan dan pembinaan kader bagi warga Jakarta. Tentu saja tanpa melihat asal dan usulnya,” papar dia lagi.

Yang terpenting anak-anak Jakarta yang tahu akan adat istiadat masyarakat Betawi, justru merupakan inti dari masyarakat Jakarta. “Tekad menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai harga mati,” ungkap H. Effendy, panjang lebar.

Kiprah Iwarda sampai kurun waktu tahun 1997, ternyata tak hanya melahirkan kader-kader di legislative baik di tingkat daerah maupun pusat. “Bahkan mampu mengantar kader-kader eksekutif, sesuai dengan lapangan pekerjaan masing-masing,” tambah dia.
Pada masa-masa berikutnya, kader-kader muda di Iwarda tidak saja terfokus di legislatif dan eksekutif. Namun sudah merambah ke bidnag ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Sampailah pada pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Mei 2010 kemarin, telah dikukuhkan pengurus di 5 Wilayah DKI yakni Korwil Jaktim, Jakpus, Jaksel, Jakut dan terakhir sedang dipersipkan untuk pembentukan pengurus wilayah di Kepulauan Seribu.

Untuk pengurus di tingkat pusat jabatan Ketua Umum  Iwarda dipegang H. Effendy Yusuf SH, Ir. Agus Aseni (Sekjen) dan dr. Agus Trabrani (Ketua Harian. Sedangkan Dewan Pembina Dr. Ing H. Fauzi Bowo dan H. Eddy Marzuki Nalapraya. Mayjen (Pur) TNI H. Nachrowi Ramli duduk sebagai dewan penasehat. (santosa/gt/soes)