Tuesday, 13 November 2018

Demo Buruh

Jumat, 27 Januari 2012 — 22:32 WIB

LAUTAN manusia kemarin menutup Tol Jakarta-Cikampek pada  Km 24,4. Lalulintas di Bekasi  lumpuh hingga berimbas ke Ibukota Jakarta. Kerugian tak sekadar berupa  kemacetan tapi juga proses produksi sejumlah pabrik terhenti lantaran buruh mogok kerja.

Koordinator Demonstran Sasa Syaifuddin mengingatkan pemerintah agar berpihak kepada buruh  menghadapi konflik pengupahan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia.  Atas nama buruh pula pihaknya minta maaf kepada khalayak yang terjebak macet.

Peristiwa ini dilatar-belakangi pembatalan Keputusan  Gubernur Jabar  oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi 2012 sebesar Rp1,491 juta/bulan atau naik 30 persen dibadingkan tahun lalu.  Hakim PTUN memenangkan gugatan asosiasi pengusaha yang merasa berat  menanggung tambahan biaya produksi  sektor upah kerja.

Reaksi Menakertrans Muhaimin Iskandar yang mendatangi lokasi pendemo, memastikan keputusan gubernur  tetap berlaku. Alasannya, hampir semua pengusaha siap melaksanakan UMK Menakertrans berjanji terus memantau realisasinya. Dengan kata lain, pemerintah telah menggunakan kekuasaan untuk  menganulir keputusan hakim.

Langkah ini menjadi daya tarik perhatian kita sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah dalam kasus-kasus tertentu mencampuri urusan penegak hukum. Kelak pemerintah jangan lagi lepas tangan dalam batas kewajaran ketika menghadapi perkara hukum yang mendapat perhatian publik.

Misalnya saja, menteri-menteri yang secara terbuka di pengadilan disebut terlibat suap atau korupsi, maka presiden patut segera menggantinya. Tidak perlu menunggu sampai yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka karena sudah cacat moral.

Upaya Manakertrans berpihak kepada buruh adalah wajar. Perkembangan perekonomian nasional  6,5 persen setahun agar ikut dinikmati buruh. Meski demikian belum win-win solution atau  sama-sama enak. Bahkan tidak menutup kemungkinan langkahnya menjadi pendorong gulung tikar atau investor angkat kaki memindahkan kegiatan bisnis ke luar negeri.

Kebijakan pemerintah itu harus segera diikuti pemberantasan pungli yang terjadi  sejak dari hulu hingga hilir. Pungutan marak dalam proses regulasi, produksi hingga distribusi barang.  Beban biaya di luar komponen produksi tersebut adalah parasit.  Perlahan-lahan menjadi pembunuh kegiatan usaha.

Lebih dari itu, pemerintah sudah saatnya memberi stimulus menggairahkan investor berupa pemangkasan pajak dan retribusi terkait dengan  proses produksi barang kebutuhan dasar. Tujuannya agar memiliki daya saing harga di pasar lokal maupun mancanegara.

Demo buruh memblokir jalan tol adalah wujud kelemahan pemerintah sebagai fasilitator kepentingan pekerja dan pemilik modal. Bisa jadi lantaran perhatian terampas pergulatan kepentingan elit politik yang tiada henti. Ke depan jangan sampai terulang. ***