Tuesday, 25 September 2018

Demokrat Bulat Tolak Pengunduran Prijanto

Jumat, 27 Januari 2012 — 18:25 WIB
prijanto27

JAKARTA (Pos Kota) – Aksi Fraksi Demokrat DPRD DKI yang memboikot rapat paripurna pengunduran diri Wakil Gubernur Prijanto, Rabu (25/1) lalu menuai reaksi dari kalangan politisi Kebon Sirih. Meski kebanyakan fraksi memahami penolakan partai berlambang bintang segitiga tersebut atas pengunduran diri mantan Aster TNI AD itu.

“Saya juga tidak setuju jika Pak Prijanto mundur dari jabatannya. Dulu mesra-mesra baru sekarang mundur. Tapi saya berharap teman-teman di Fraksi Demokrat bisa datang ke paripurna untuk menyatakan pandangannya,” tandas Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung Lunggana, Jumat (27/1).

Menurut politisi PPP ini, keputusan disahkan atau tidaknya permohonan pengunduran diri wakil gubernur masih bisa berubah. Adapun saat ini dikatakannya DPRD DKI Jakarta masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan tata tertib rapat paripurna yang tidak dihadiri 32 anggota dari total 94 anggota dewan.

Pasalnya terdapat perbedaan penafsiran diantara anggota dewan, apakah dengan hanya dihadiri 71 anggota rapat paripurna dapat dikatakan kuorum atau tidak. Adapun syarat kuorum adalah 3/4 dari jumlah anggota DPRD atau paling sedikit 71 orang. Sementara untuk memutuskan persetujuan pengunduran diri atau tidak, syaratnya adalah persetujuan dari 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna yang menentukan nasib wakil gubernur, Prijanto pada Rabu (25/1) lalu ditunda. Menyusul dalam rapat tersebut, anggota dewan tidak memenuhi kuorum lantaran 32 anggota Fraksi Demokrat menolak hadir.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, Aliman Aat,mengatakan keputusan penolakan pengunduran diri Prijanto dari kursi DKI 2 sudah bulat. “Penolakan juga sudah dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli,” ujarnya.

Sedangkan anggota Fraksi Demokrat, Ahmad Husin Alyadrus, pengunduran diri yang dilakukan Prijanto tidak substansi. Mengingat masa jabatan yang bersangkutan hanya tinggal beberapa bulan lagi. “Baik atau buruknya kinerja pemprov selama empat tahun terakhir tidak lepas daripada wagub juga. Kalo memang tidak cocok sejak beberapa tahun lalu kenapa tidak mundur pada saat itu. Bagaimanapun yang bersangkutan harus menyelesaikan amanah sampai masa jabatannya berakhir,” tegas Ahmad.(guruh/b)

 

  • http://profile.yahoo.com/2G27LRHPIY7CBJI34UNS5HOXLE suhaebi

    Beda ya kalo di Eropa, kalo ada pejabatnya mundurkan diri, pasti dihargai sebagai jiwa satria. Di RI malah di halangi, Pantas aja Ketum nya Anas tetap moral, meski belum terbukti scr hukum, tp scr opini publik secara moral sdh sangat memalukan……….