Sunday, 23 September 2018

Dua Ketua Poktan Ditahan, Warga Pro dan Kontra

Senin, 30 Januari 2012 — 8:17 WIB
borgol

Dua Ketua Poktan  Ditahan, Warga Pro dan Kontra

INDRAMAYU (Pos Kota) – Penahanan 2 orang Ketua Kelompok Tani (Poktan) Kecamatan Krangkeng oleh pihak jaksa mengejutkan masyarakat. Khususnya para petani di wilayah kecamatan itu.

Penahanan AT Ketua Poktan Desa Kalianyar dan H.Sfd  Ketua Poktan Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Jabar oleh jaksa  pada Jumat (27/1) atas dugaan korupsi dana bantuan kompensasi gagal panen Musim Tanam (MT) gadu itu kini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ada masyarakat yang menilai penahanan 2 orang Ketua Poktan itu terlalu terburu-buru. Namun ada pula masyarakat yang mendukung penahanan itu karena bagaimanapun, dana bantuan kompensiasi gagal panen dari Kementerian Pertanian itu diserahkan untuk membantu nasib petani yang sawahnya gagal panen akibat terjadinya anomaly cuacapada MT gadu.

Masyarakat yang kontra menilai penahanan dua orang  Ketua Poktan itu terlalu dini. Sebab, sampai saat ini proses administrasi menyangkut realisasi  pembagian dana bantuan kompensasi gagal panen MT gadu yang dilakukan para Ketua Poktan selaku penyalur dana bantuan belum selesai dan belum dilaporkan ke pemberi bantuan. Bagaimana mungkin bisa disebut korupsi, kalau proses administrasinya saja belum selesai, ujar Ismail Sekretaris Poktan Desa Krangkeng.

Mengingat proses administrasi yang belum selesai, maka para Ketua Poktan itu belum bisa disebut korupsi. Ketua Poktan mempunyai beban yang cukup berat menyalurkan dana bantuan kompensiasi gagal panen kepada para petani. Ketua Poktan nantinya juga harus mempertanggungjawabkannya ke pemberi bantuan. Dalam hal ini Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian.

Antara Ketua Poktan dengan Dirjen Tanaman Pangan terikat poin-poin perjanjian kerja sama. Diantaranya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Ketua Poktan dengan petani, maka hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apalabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka diselesaikan di PN Jakarta Selatan.

Ismail, sekretaris Poktan Desa Krangkeng  menyebutkan, dalam pembagian dana bantuan kompensasi gagal panen itu hendaknya  jangan hanya dilihat dari aspek hukumnya saja, yaitu petani tidak menerima dana bantuan gagal panen secara utuh sebesar Rp3,7 juta per Hektar. Tetapi harus dilihat juga aspek sosialnya.

Misalnya, banyak petani seperti seperti di Desa Krangkeng yang semula tak terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan gagal panen,  ternyata memaksa meminta bagian dari Ketua Poktan. “Ketua Poktan terus didesak bahkan diancam. Sehingga jika mereka sampai tidak diberi dana bantuan kompensasi gagal panen dikhawatirkan  akan terjadi keributan yang dapat mengancam keselamatan jiwakeluarga termasuk rumah dan perabotan rumah tangga lainnya,”ujarnya.

Karena pertimbangan aspek sosial itulah,  Ketua Poktan terpaksa memberikan dana bantuan kompensasi gagal panen kepada para petani diluar daftar penerima.

(taryani/sir)