Tuesday, 20 November 2018

11 Sungai Dikeruk, 1.109 KK Direlokasi

Selasa, 31 Januari 2012 — 1:14 WIB
Anak Kali Jelankeng, Tambora, nampak menyempit akibat sampah dan lumpur yang mengering akibat belum dikeruk-guruh copy

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah tertunda hampir tiga tahun, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mengeruk 11 sungai utama pada September tahun ini. Namun untuk merealisasikan proyek senilai 190 juta dollar AS atau sekitar Rp1,7 triliun ini, sedikitnya 1.109 Kepala Keluarga (KK) di sepanjang bantaran kali harus direlokasi.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan sesuai dengan kesepakatan Bank Dunia selaku pemberi pinjaman dana sebelum belasan sungai tersebut dikeruk, tanggul diperbaiki terlebih dahulu.

“Tanggul sepanjang 42 kilometer akan diperbaiki beserta peralatan mekanis seperti pompa dan pintu air. Kemudian, sekitar 3,4 juta ton kubik meter sedimen dan 95.000 kubik meter limbah padat akan dikeruk dari jalan air dan waduk,” ungkap Fauzi di Balaikota, Senin (30/1). Satu proyek penanganan banjir ini ditargetkan rampung pada 2016 mendatang.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakan proyek ini akan meningkatkan sistem pengelolaan banjir Jakarta agar memenuhi standar internasional dalam hal keamanan lingkungan hidup dan sosial

“Selain merahabilitasi aliran air, Bank Dunia juga memberikan bantuan teknis dalam hal manajemen proyek, perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas,” tandas Stefan.

Melalui pinjaman Bank Dunia sebesar 139,64 juta dollar AS, serta pemerintah pusat dan pemprov berkontribusi sebesar 49,71 juta dollar AS, proyek ini akan merehabilitasi beberapa bagian dari sejumlah jalan air utama di Jakarta. Sekitar 67,5 kilometer dari 11 bagian kanal utama dan 65 hektar dari empat waduk akan dikeruk untuk mengembalikan kapasitas operasinya.

RIBUAN WARGA DIRELOKASI
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso, mengungkapkan untuk menjalankan proyek ini, sedikitnya 1.109 KK akan direlokasi. Ribuan KK tersebut berada di enam titik, yakni Sunter Hulu, Kali Pakin-Kali Besar-Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng, Kanal Banjir Barat (BKB), Sunter utara, dan Kali Sentiong Sunter. “Relokasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan Bank Dunia. Yakni dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat,” kata Andi.

Ia menjelaskan nantinya jika warga memiliki surat-surat mengenai kepemilikan tanah yang legal, maka Pemprov DKI Jakarta akan menggantinya beserta aset yang dimiliki. Namun jika warga tidak bisa menunjukan surat-surat, maka hanya akan diganti aset.

Kendati demikian Andi mengaku akan mendata ulang jumlah rumah yang bakal terkena proyek yang dahulu bernama Jakarta Emergency Dradging Initiative (JEDI) dan sekarang Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP). “Dalam pendataan ulang ini kami melibatkan Bank Dunia, konsultan dan tim pendamping dari Kementrian Pekerjaan Umum,” tandasnya.

Sedangkan sebagai pengganti tempat tinggal bagi mereka, telah disiapkan di Rusun Marunda, Rusun Waduk Pluit, serta di Muara Angke. “Khusus di Muara Angke selain rusun juga disediakan rumah singgah.”

Setelah direlokasi, warga akan terus dipantau untuk mengetahui kondisinya. Bahkan Pemprov DKI Jakarta mengusahakan masalah sosial dan ekonomi dapat dipertahankan sesuai dengan lokasi sebelumnya. Tidak hanya itu, akses sekolah juga akan dipermudah. Bahkan jika ada warga yang ingin pulang ke kampung halaman, Pemprov DKI Jakarta menyediakan transportasi.(guruh/b)