Saturday, 24 June 2017

Buruh Minta PTUN Tidak Menerima Gugatan Apindo

Selasa, 31 Januari 2012 — 0:27 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

SERANG (Pos Kota) – Puluhan buruh dari Tangerang Raya mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Serang di Jalan Kolonel Tb Suwandi, Ciracas, Kota Serang, Senin (30/1). Mereka meminta agar PTUN tak menggelar sidang gugatan Apindo terhadap Gubernur Banten yang melakukan revisi UMK. Sedianya kemarin, PTUN menggelar acara sidang persiapan gugatan itu.

Pantauan di lokasi, buruh yang tergabung dalam SPSI se Tangerang Raya menyegel kantor PTUN dengan poster. Mereka mendesak agar PTUN membatalkan sidang gugatan itu. Buruh mengaku, antara Apindo dengan buruh sudah ada kata sepakat bahwa penyesuaian atau revisi UMK yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak akan dibawa ke PTUN. Namun buruh kecewa karena faktanya Apindo tetap menggugat Gubernur ke PTUN.

“Kami sudah sepakat agar perkara ini tak diselesaikan di PTUN. Kami juga heran mengapa Apindo tetap melakukan gugatan, padahal kami sudah sepakat,” kata Gatot Subagyo, Ketua DPC SPSI Kota Tangerang.

Gatot menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima bahwa berkas gugatan masuk ke PTUN tanggal 18 Januari 2012. Sementara saat ini ketua Apindo Tangerang Raya sudah dibekukan, sehingga diambil alih oleh Apindo pusat.

“Memang berkas itu masuk ke PTUN sebelum pengurus Apindo Tangerang Raya dibekukan. Makanya kami akan melakukan rapat dengan Menakertrans di Jakarta. Bila tanggal 9 Februari tak ada kesepakatan maka kami akan mogok kerja secara massal,” ujar Gatot.

Sedangkan Penasihat Hukum Apindo Tangerang Raya, Rini Ambarwati yang ada tiba di PTUN Serang tak diperbolehkan masuk oleh buruh. Para buruh menghalang-halangi pintu masuk kantor. “Kami datang ke sini karena ada panggilan dari PTUN untuk menghadiri sidang. Kami tak tahu ada kesepakatan antara buruh dengan Apindo, apalagi berkas gugatan belum dicabut. Kami hanya menjalankan profesi saja,” ungkap Rini.

Panitera PTUN Serang, Didik Hariwasito mengatakan, sedianya kemarin itu diagendakan persiapan sidang gugatan antara Apindo dengan Gubernur Banten. Ia berkilah bahwa kedua belah pihak tak datang, sehingga sidang diundur. “Hingga saat ini Apindo belum mencabut berkas gugatan. Memang sidang perdana ini hanya tahap persiapan saja memeriksa berkas. Bila sudah siap maka akan dilanjutkan ke sidang pokok perkara,” katanya.

Sebelumnya, ribuan buruh melakukan demo ke kantor Gubernur Banten menuntut revis UMK. Kemudian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melakukan revisi UMK untuk Kota Tangerang dan Kota Tangsel dari sebelumnya Rp 1.381.000 menjadi Rp 1.529.150, dan Kabupaten Tangerang dari Rp 1.379.000 menjadi Rp 1.527.150. (haryono)