Monday, 27 May 2019

Warteg Tidak Kena Pajak Restoran

Kamis, 2 Februari 2012 — 1:00 WIB
iluswarteg

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta memastikan pajak restoran yang telah diterapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran tidak menyentuh pedagang kaki-5 dan warung tegal (Warteg). Pasalnya batas omset wajib pajak yakni sebesar Rp200 juta tidak akan dicapai usaha kecil tersebut.

Artinya jika dikalkulasikan rata-rata restoran yang terkena pajak memiliki omset Rp16,6 juta per bulan atau Rp550 ribu per hari. Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI, Iwan Setiawandi, pihaknya telah menghitung secara matang melalui analisa usaha warteg yang menjabarkan satu hari omset warteg bisa mencapai Rp450 ribu per hari, dengan rincian jika ada 30 orang yang makan dikalikan Rp15 ribu per orang dan dikalikan 12 bulan. Hasilnya, omset penjualan warteg bisa mencapai 162 juta per tahun atau Rp450 ribu per hari.

Selain itu, DPP DKI juga mendapatkan referensi omset dibeberapa kota, seperti di Surabaya dan Tangerang Selatan, referensi omset warteg mencapai Rp15 juta per bulan atau Rp180 juta per tahun. Kota Bandung dan Depok, omset warteg mencapai Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun.

Lebih lanjut Iwan mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan pajak restoran ini didasari dari Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Jadi bukan hanya Jakarta, kota maupun kabupaten yang bersifat otonom juga menerapkan kebijakan ini,” ujar Iwan, Rabu (2/1).

Kendati demikian, Iwan menampik jika sebelum dirumuskan melalui perda, pihaknya tidak melakukan pembicaraan terhadap komunitas usaha rumah makan yang bertaraf kecil. Sehingga disepakati angka Rp200 juta pertahun. Keputusan tersebut dicapai dari hasil pembahasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI dan rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama pihak eksekutif dan koperasi warteg (Kowarteg) pada tahun 2011 lalu.

Nilai tersebut naik tiga kali lipat dari rancangan perda pajak restoran yang menetapkan batas tidak kena pajak omset kurang dari Rp 60 juta per tahun, atau Rp5 juta per bulan atau Rp167 ribu per hari. Dan lebih tinggi 7 kali lipat dari Perda No. 8/2003 yang menetapkan omset kurang dari Rp30 juta per tahunk, atau Rp2,5 juta per bulan atau Rp83 ribu per hari.(guruh/b)