Sunday, 18 November 2018

Periksa Kepala Daerah, Tak Perlu Izin Presiden

Jumat, 3 Februari 2012 — 18:50 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung memastikan tidak akan mengajukan
permohonan izin pemeriksaan ke Presiden, terhadap kepala daerah yang
dijadikan tersangka tanpa dilengkapi dengan kerugian negara akibat
dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

“Tentu akan mubazir, bila izin Presiden turun, lalu dilakukan penyidikan tapi tidak ditemukan unsur kerugian negaranya,” kata Jaksa Agung Basrief Arief menjawab pertanyaan wartawan tentang nasib perkara yang menimpa para kepala daerah di Kejagung, Jumat.

Menurut Basrief, pihaknya tidak pernah menghambat pengajuan izin pemeriksaan kepada Presiden dan demikian Presiden. “Bagi saya, kalau sudah lengkap tentu akan meminta izin kepada Presiden. Jadi saya minta aparat
dibawah (jaksa) tentukan kerugian negaranya.”

Sebelum ini, sempat dipertanyakan nasib Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang hingga kini, belum diajukan kembali izin pemeriksaan kepada Presiden, setelah sempat diajukan dan dikembalikan oleh Sekretariat Kabinet.

Pengembalian berkas permohonan pemeriksaan, sebab Sekab menilai permohonan tidak dilengkapi dugaan kerugian negara. Namun sampai kini,
kelengkapan yang dimaksud belum diajukan kembali.

Padahal saat lain, tersangka perkara divestasi saham PT Kaltim Prima
Coal dicegah keberangkatan hingga akhir Januari. Belakangan,
permohonan pencegahan enam bulan berikutnya tidak diperpanjang, dengan dalih sebagai gubernur tidak mungkin melarikan diri. (ahi/dms)