Thursday, 27 July 2017

Pemerintah Dinilai Mendua Lindungi TKI

Jumat, 17 Februari 2012 — 23:03 WIB
pasung172

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah diminta tidak mendua melindungi TKI di luar negeri agar tidak ada penelantaran dan penghimpunan dana yang “ilegal”.“Pemerintah harus tegas dalam menentukan dan melaksanakan program perlindungan TKI,” kata Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Jumat.

Penilaian pemerintah mendua itu, menurutnya terlihat dari UUD 1945 dan UU No.37/1999 tentang Perlindungan WNI dan BHI yang menyatakan Kemenlu RI bertanggungjawab atas perlindungan TKI di luar negeri. Sementara UU No.39/2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri khususnya BAB VI pasal 77, 78, 79, 80 mengatakan perlindungan TKI akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).

“Sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab TKI di Luar Negeri itu Kemenlu melalui perwakilannya KBRI / KJRI,” kata Yunus.

Tetapi pada praktiknya, lanjut Yunus, perlindungan TKI di luar negeri dilakukan oleh swasta dengan melakukan penghimpunan dana secara “ilegal” melalui konsorsium perusahaan asuransi. “Saya gunakan kata ‘ilegal’ karena dana yang dihimpun melalui program asuransi tetapi tidak jelas penggunaannya dan setahu saya Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri tidak pernah menerima dana perlindungan tersebut.

Menurutnya Kemenakertrans menunjuk sekelompok perusahaan swasta yaitu konsorsium perusahaan asuransi perlindungan TKI. “Kebijakan ini jelas tidak tepat dan salah sasaran karena mengaburkan program perlindungan TKI,” kata Yunus.

Yunus juga menduga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan, tidak mendapat laporan secara komprehensif tentang perlindungan TKI. Indikasinya, belum disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri sebagaimana yang diamanatkan UU No.39/2004 yang sudah berjalan selama delapan tahun.(tri/b)

Teks : Mantan TKW dipasung di Sukabumi