Komnas Perlindungan Anak Kunjungi Ibu Bayi Kembar

Jumat, 2 Maret 2012
ibu-bayi-kembar

BOGOR (Pos Kota) – Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA) meminta agar Anah, 29, ibu bayi kembar yang anaknya menjadi korban perdagangan, meminta pengasuhan anaknya dipindahkan ke Bogor. Menurut Komnas PPA, hak pengasuhan anak merupakan hak ibu kandunganya.

Sejak kasus perdagangan anak yang berhasil diungkap Kepolisian Sektor Limo, Depok (17/02), dan menetapkan Merry Susilawati, 49, saat bertransaksi menjual anak dengan nilai mencapai Rp 40juta.  Hingga kini, Anah baru dua kali menjenguk anak kembarnya yang dititipkan Polisi Resor Kota Depok kepada Dinas Sosial setempat.

“Hingga saat ini, anak tersebut masih dijadikan barang bukti di Polres Depok, seharusnya ketika Merry tersebut sudah menjadi tersangka, maka kepentingan anak tersebut sudah selesai dan semestinya sudah dikembalikan kepada ibunya. Karena anak tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti atau dimintai keterangan,” kata Ketua Komnas Anak, Aris Merdeka Sirait.

Aris yang mengunjungi Anah di rumahnya di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur Jumat (2/3) meminta agar Anah dapat meminta anaknya kembali.

“Karena bagaimanapun, hak pengasuhan yang terbaik adalah ibu kandungnya sendiri, terlepas ibu itu mampu atau tidak  mengasuh anaknya dalam sisi ekonomi,” papar Aris Merdeka.

Jika ibu bayi  dianggap kurang mampu memberikan penghidupan bagi anaknya, maka sudah seharusnya Dinas Sosial Bogor yang memberikan perlindungan hingga ibunya secara mandiri bisa menghidupi anaknya.

“Setidaknya dengan ditempatkan di Bogor maka interaksi antara ibu dan anak lebih sering. Dan Dinas Sosial wajib memberikan perlindungan bagi warganya, karena itulah fungsinya,” tandas Aris.

Secara terbuka, menurut Aris, Anah sendiri sangat ingin merawat anaknya akan tetapi karena keluarga tersebut miskin jadi ia merasa ragu akan masa depan anaknya.

Ia sendiri menilai bahwa seharusnya Pemeritah Kota Bogor lebih peka terhadap masalah sosial ini. “Harusnya dinas sosial Kota Bogor yang lebih pro aktif  menjemput anak tersebut, walau Pemkot Bogor tidak mempunyai tempat penitipan, tidak ada alasan Pemkot Bogor untuk menolak,” paparnya.

Dari data Komnas PPA 2011, setidaknya terjadi 182 kasus perdagangan anak di wilayah Jabodetabek. Kebanyakan dari kasus perdagangan anak tersebut mempunyai modus penculikan anak langsung atau dengan menggunakan alasan sistem anak asuh.

“Sebagian besar, sekitar 80 persen perdagangan anak terjadi dengan memanfaatkan kemiskinan korban atau modus mencarikan orang tua asuh,” tambah Aris.

(yopi/sir)

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.