Sabtu, 3 Maret 2012 16:57:15 WIB

250 Rumah Tak Layak Huni Akan Dibedah

bedah42

JAKARTA (Pos Kota)- Kementerian Perumahan Rakyat akan membedah 250 ribu unit rumah kumuh atau tidak layak huni sepanjang tahun 2012 ini. Untuk mensukseskan program tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid berharap pemda mengambil peran aktif terutama dalam menggerakkan gotong royong masyarakat.

“Program bedah rumah tahun ini hanya dianggarkan untuk 60.000 unit rumah saja. Akan tetapi oleh Presiden anggarannya ditambah sehingga bisa digunakan untuk membedah 250.000 unit rumah,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, kemarin.

Menurut Menpera Djan Faridz, program rumah murah dan bedah rumah sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Dan program perumahan yang pro rakyat tersebut sangat diperhatikan oleh Presiden SBY sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran di bidang perumahan rakyat.

“Anggaran perumahan malah ditambah oleh Presiden sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) khususnya untuk program bedah rumah Kemenpera untuk rakyat miskin. Hal itu berarti Presiden sangat memperhatikan rakyat miskin dan saya diperintahkan untuk membantu itu (program pembangunan perumahan-red),” terangnya.

Bedah rumah di daerah nantinya akan diperuntukkan untuk rakyat miskin yang rumahnya tidak layak huni. Beberapa kriteria rumah yang tidak layak huni antara lain lantainya dari tanah, atap dari daun atau bocor, dinding tidak layak serta keropos, belum memiliki WC dan dapur. Selain itu, penghasilannya masyarakatnya masih dibawah Rp 600.000.

“Setiap unit rumah yang dibedah kita anggarkan Rp 6 juta. Kalau rumahnya tidak bisa diperbaiki atau sudah hancur kita kasih Rp 11 juta sehingga mereka bisa bangun rumah baru yang lebih layak huni,” tandasnya. (faisal/b)

Teks : Menteri Perumahan Djan Farid mengunjungi permukiman warga di Solo

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.