Tuesday, 21 August 2018

Stop Kenaikan BBM

Kamis, 8 Maret 2012 — 9:28 WIB

INDONESIA pernah dilanda krisis ekonomi disebabkan oleh harga minyak dunia. Waktu itu untunglah pemerintah dengan cepat mengatasinya di mana Presiden Soeharto mampu banting stir agar Indonesia tidak mengandalkan kepada ekspor minyak/gas, tetapi Pemerintah Indonesia waktu itu meningkatkan ekspor nonmigas. Alhamdulillah waktu itu berhasil, ekonomi Indonesia tidak jadi terpuruk.

Tahun 1998 Indonesia juga diguncang krisis ekonomi berkaitan dengan minyak, namun pada awal Mei Pemerintah akan menaikkan harga BBM, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat pada waktu itu tidak setuju dan pemerintah juga membatalkan. Alasan DPR sederhana, karena ekonomi rakyat sedang terpuruk, jika diteruskan akan bertambah terpuruk dan memberatkan perekonomian rakyat kecil.

Tahun ini pemerintah juga akan menaikkan harga BBM. DPR mempunyai dua opsi, menaikkan Rp1.500,- atau Rp2.000,- hingga kini masih mengambang belum ada keputusan meskipun Pemerintah menyodorkan satu opsi kenaikan yakni Rp1.500,-. Sebagian besar rakyat tidak setuju dengan kenaikan BBM apalagi masyarakat yang ekonominya terpuruk.

Di mana-mana terjadi demo anti kenaikan BBM, bahkan Presiden SBY kemana saja dia pergi juga dihadang demo. Belum bulan April, harga-harga bahan pokok sudah naik sekitar 30%. Para mahasiswa di mana-mana menolak kenaikan BBM. Para pakar minyak juga mulai angkat bicara tidak setuju dengan kenaikan BBM. Hanya mereka yang pro Pemerintah yang setuju dengan kenaikan BBM. Pakar ekonomi Ichsanudin Noorsy juga menolak kenaikan BBM. Alasannya bisa diadakan cara lain untuk tidak menaikkan harga BBM.

Pendapat para pakar minyak lainnya menyatakan, mengapa harga gas yang dibeli RRC dari 3 dollar seharusnya bisa dinaikkan menjadi 15 dollar. Karena gas Indonesia yang dijual ke Jepang adalah 20 dollar AS. Ahli perminyakan Kurtubi pun angkat bicara menyatakan bahwa ”Kesalahan terletak pada sistem Undang-Undang migas  yang harus diperbaiki.” Sistem perminyakan Indonesia terburuk di dunia. Dan di Asia Tenggara sistem perminyakan Indonesia lebih buruk dibanding Papuanugini, Vietnam dan Timor Leste.

Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya. Permasalahan terletak pada Undang-Undang Migas maupun peraturan-peraturan Migas yang antara lain: Para investor asing yang akan mengeksplore minyak di Indonesia harus bayar dulu sebelum keluar minyak. Ahli minyak Kurtubi mengusulkan agar SBY mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang Migas. Harusnya DPR bertindak cepat untuk ini, tetapi ternyata DPR belum bisa mengubah UU Migas.

Hal tersebut di atas telah disebarluaskan dan telah dimuat oleh mass-media baik elektronik maupun cetak. Ada baiknya Pemerintah memperbaiki segera sistem perminyakan Indonesia jika mau selamat seterusnya.

Dengan kenaikan BBM yang terbebani adalah nasib ekonomi rakyat kecil, sehingga hal tersebut menjadikan keterpurukan Indonesia dalam hal membengkaknya kemiskinan dan pengangguran. Bisa dipastikan jika terus dilakukan, dampak kenaikan BBM akan berimbas pada kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok sehari-hari masyarakat dan biaya transportasi dan lain-lainnya.

Lebih-lebih jika kenaikan BBM disusul dengan kenaikan TDL (listrik), maka makin ”sempurnalah” keterpurukan yang menimpa rakyat kecil.
Setiap kenaikan harga akan merugikan rakyat. Perlu segera Pemerintah dan DPR untuk tidak menaikkan harga. Rakyat minta: ”Stop setiap kenaikan harga, termasuk BBM”. *