Thursday, 15 November 2018

Kemenhub Belum Keluarkan PP

Pemprov DKI Kesulitan Tata Angkutan Umum

Sabtu, 17 Maret 2012 — 23:17 WIB
ankot173

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kesulitan menertibkan angkutan umum. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengeluarkan aturan tentang penataan angkutan umum di Jakarta.

“Dengan aturan tersebut, akan dijadikan payung hukum menertibkan dan menata angkutan umum di Jakarta,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono, Sabtu (17/3).

Pristono menuturkan pihaknya telah melayangkan surat permohonan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) agar mengimbau Kemenhub untuk membuat aturan penataan angkutan umum yang mengikat secara nasional.

2 ATURAN
Menurutnya, ada dua aturan yang diminta DKI. Pertama tentang aturan perubahan bentuk kepemilikan angkutan umum, dari perseorangan menjadi badan usaha. Sebab, selama ini, masih ada ratusan angkutan umum yang dikelola perorangan tanpa berbentuk badan usaha.

Dengan kondisi tersebut, selama ini banyak ditemukan sopir bus tembak, yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta kartu identitas lainnya. Hal ini memberi peluang bagi terjadinya tindakan kriminal di dalam angkutan umum. “Dengan badan usaha akan lebih mudah mengatur penataannya. Tidak hanya itu, kami juga bisa memantau para sopir tersebut,” ujarnya.

Sedangkan, aturan kedua terkait peremajaan angkutan umum yang beroperasi di Jakarta diantaranya mengatur batas usia angkutan umum. Jika sudah melewati batasan usia kendaraan, pengusaha angkutan umum harus melakukan peremajaan armada.

Ketua Organda DKI Jakarta, Soedirman, mendukung dua aturan yang telah diusulkan tersebut. Pihaknya sudah sejak lama mengusulkan peremajaan usia kendaraan angkutan umum kepada DKI, tetapi belum bisa diterapkan karena belum ada payung hukumnya. (john/b)

teks : Pemprov DKI kesulitan tata angkutan umum

  • Rahuning

    Jadi pejabat harus pintar PAK,jangan asal ngomong,peraturan sana peraturan sini ujung ujungnya DUIT,kalau pemerintah tidak ada perhatian sama pengusaha Angkutan Umum dan ongkos tidak di hitung dengan benar maka pelan pelan angkutan umum mati dengan sendirinya tanpa di atur he he he .
    sekarang sudah lebih mahal BBM dari storan kenderaan ,mana mungkin lagi ada pemeliharaan apalagi peremajaan , contoh PPD yang di subsidi pemerintah habis dan banyak meninggalkan Utang.

  • http://www.facebook.com/people/Utomo-Prawiro/100000331352018 Utomo Prawiro

    tertibkan yang melanggar peraturan umum saja dulu:
    1. berhenti disembarang tempat
    2. perlengkapan tidak lengkap. misal lampu, klakson dan lain lain
    3. sopir tembak
    4. nyopir ugal ugalan