Saturday, 22 September 2018

Kabiro Humas Pemprov Banten Jadi Tersangka

Kamis, 29 Maret 2012 — 18:27 WIB
sangka293

SERANG (Pos Kota) – Kepala Biro Humas Pemprov Banten, Komari, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, dalam kasus pidana sengketa keterbukaan informasi publik (KIP) antara Muhammad Hs dan Pemprov Banten. Demikian disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko, di ruang kerjanya, Kamis (29/3).

Purwo mengatakan, Komari ditetapkan sebagai tersangka setelah pertama kali di panggil penyidik untuk dimintai klarifikasi. ” Pemeriksaan sebagai tersangka sudah dilakukan dua kali. Tapi kami terus lakukan pengembangan dan pendalaman, jadi kemungkinan Pak Komari akan kami panggil lagi,” ujar Purwo.

Purwo mengatakan, tersangka Komari yang juga selaku Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Pemprov Banten tersebut, dijerat dan diancam pasal 52 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,” kata Purwo.

Selain itu, lanjut Purwo, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Banten, Muhadi, akan dipanggil untuk diperiksa terkait kasus tersebut. “Surat panggilan belum kami layangkan kepada Sekda. Ya, tunggu saja dalam waktu dekat akan diperiksa, tentu Sekda akan kami periksa karena juga sebagai terlapor dalam delik aduan ini,” jelas Purwo.

Ditanya kemungkinan Sekda Banten jadi tersangka, Purwo, tidak menjawab secara jelas. Akan tetapi, menurutnya, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, Sekda Banten Muhadi sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya.

Kepala Biro Humas Pemprov Banten, Komari ketika dikonfirmasi terkait penetapan status tersangka oleh penyidik Polda Banten, mengaku belum mengetahui. “Waduh saya tidak tahu. Saya baru tahu ini dari wartawan,” kata Komari dihubungi melalui telepon.

Untuk diketahui, perkara pidana sengketa KIP tersebut bermula ketika Muhammad Hs melaporkan ketidakpatuhan Pemprov Banten terhadap Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Padahal, putusan sidang ajudikasi 17 Januari lalu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menyatakan menerima sebagian permohonan informasi, yang pada pokoknya Pemprov Banten diperintahkan untuk memberikan laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011. (haryono)

Teks : Kepala Biro Humas Pemprov Banten Komari