Thursday, 15 November 2018

Kepsek Larang Mendikbud Buka Segel UN

Selasa, 17 April 2012 — 15:44 WIB
un174

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh membenarkan ada penyimpangan dalam Ujian Nasional (UN). Meski berskala kecil, pasti ada penyimpangan dalam pelaksanaan UN. Semisal nyontek, tas, HP dibawa masuk ke ruang kelas. Jadi tidak mungkin dari 2,5 juta peserta UN di seluruh Indonesia tidak terdapat penyimpangan.

Menurut M Nuh saat sidak hari kedua pelaksanaan UN di SMK Negeri 6 dan SMK 29 Jakarta, Selasa (17/4) pagi, salah satu contohnya adanya isu kebocoran soal yang terjadi di Jombang, Jawa Timur pada UN hari pertama Senin (16/4).

“Kami sudah mengirimkan tim Kemendikbud untuk menyelidiki. Saya sendiri sudah cek ke Pak Kapolda, Kapolres serta dinas pendidikan setempat untuk mengetahui duduk perkaranya. Yang sebenarnya terjadi ada pihak yang menjanjikan memberi kunci jawaban dengan membayar Rp 3,5 juta. Pembayarannya ada kuitansi. Sampai sehari sebelum UN kunci jawaban itu belum ada. Karena merasa tertipu maka kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah dicek ternyata alamat palsu dan nomor hp tidak bisa dihubungi,” jelas Nuh.

Isu kebocoran soal ini menurut Nuh berkembang berubah-ubah, ada yang mengatakan kebenarannya 80 persen hingga 50 persen. Mendikbud mengimbau kepada semua peserta UN agar konsentrasi dan jangan terpengaruh. Karena bisa merugikan siswa baik rugi materi maupun harkat martabat.

BUKA SEGEL UN

Dalam kesempatan itu, M. Nuh langsung ingin melihat soal UN, namun permintaan itu ditolak. “Saya boleh lihat soal UN,” tanya Mendikbud Mohammad Nuh kepada kepala sekolah saat inspeksi mendadak ke SMK Negeri 6 Jakarta Selatan.

Kepala Sekolah SMK Negeri 6 M.Husin, MM dengan tegas menolak permintaan Menteri dan berkata soal tidak boleh dilihat sebelum waktunya.

“Naskah kami simpan di tempat yang disegel. Jadi tidak bisa dilihat oleh siapapun,”kata M.Husin dengan tegas.

Meski begitu, M. NUh ingin berusaha keras agar membocorkan soal. Kepala sekolah tetap bertahan mengatakan tidak bisa. Dijelaskan bahwa dengan pengawalan dan mekanisme pendistribusian sesuai kentuan kecil kemungkinan ada kebocoran soal.
Meski demikian Mendikbud tidak memungkiri jika dari 2,5 peserta UN di seluruh Indonesia terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi mengatakan dengan mekanisme pendistribusian soal yang diatur pemerintah pusat sangat membantu daerah untuk menepis bahwa kebocoran soal banyak terjadi di daerah.

“Dengan pencetakan soal ditentukan pemerintah lebih meringankan tugas di daerah. Selain irit tenaga, kami tidak direpoti urusan soal UN,” kata Taufik Yudi.

Pengawalan oleh polisi dilakukan dari pihak percetakan hingga berada di lima wilayah DKI. Setelah soal diterima barulah daerah melanjutkan dengan memilah soal untuk dibagikan di 30 rayon di DKI.

Soal ujian kemudian diberikan ke sekolah dan sebelum waktu UN ruangan disegel. Soal UN baru diambil dan dibuka dihadapan saksi dan pengawas. Untuk mengindari kesamaan soal dalam setiap ruang ujian terdapat lima jenis soal berbeda.(rizal)

Teks : M. Nuh