Wednesday, 24 April 2019

Meragukan Kinerja KPK

Jumat, 20 April 2012 — 10:19 WIB

ABRAHAM Samad dinilai gagal membongkar korupsi kelas kakap dalam tempo 100 hari sejak dipilih menjadi Ketua KPK.  Banyak orang termasuk Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S. Pane dalam diskusi di DPR, meragukan kinerjanya.

Penanganan kasus Angelina Sondakh, politisi Partai Demokrat, entah kenapa terkatung-katung. Begitu pula Skandal Bank Century, Hambalang,  Wisma Atlet hingga  mafia pajak tak lagi terasa greretnya.

Keragu-raguan, tidaklah berlebihan. Alasan kita, Abraham Samad adalah tumpuan harapan. Tokoh muda dari timur satu ini dikenal pemberani, sehingga dipercaya untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi.

Sejauh mana keberanian Abraham dapat membuahkan hasil? Mencari jawabannya, kita patut membuka lembaran masa lalu tentang pemberantasan korupsi. Ke depan siapapun ketuanya, KPK  harus diberdayakan demi anak-cucu di negara tercinta ini.
Dari masa ke masa, korupsi menjadi momok menakutkan. Pemerintah pada zamannya menjadikannya sebagai musuh bersama. Ironisnya, praktek pat-gulipat tersebut tak pernah sepi.

Masa Kabinet Djuanda membentuk Badan Pemberantasan Korupsi  yang kemudian berubah menjadi Operasi Budhi. Pejabat yang hobi korupsi melakukan perlawanan. Mereka dengan berbagai dalih berlindung di balik kharisma Bung Karno sebagai presiden.
Pada saat bersamaan muncul kekacauan politik. Pada akhirnya, kerja lembaga diketuai A.H. Nasution itu menemui jalan buntu.  Tidak beda dengan Nasution, ketika dilanjutkan Bung Karno, gerakan anti-korupsi macet di tengah jalan sampai akhir kekuasaannya.

Memasuki awal Orde Baru, Presiden Soeharto menuding Orde Lama tak mampu memberantas perampok uang negara. Soeharto membentuk Tim Peberantasan Korupsi. Belakangan diganti menjadi Komite Empat dan  diubah lagi  dengan nama Operasi Tertib. Hasilnya serupa dengan membelah air dengan pedang. Soeharto jatuh karena kekuasaannya dibelenggu KKN.

Memasuki era reformasi, pemberantasan korupsi menjadi spirit pemerintahan   Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY. Lembaga negara untuk menjalankan tugas tersebut silih berganti dibentuk. Kini dijuluki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasilnya? Lagi-lagi koruptor berlindung di sekitar kekuasaan hingga menggurita. Partai Demokrat yang paling keras menyatakan tidak untuk korupsi, malah dilanda prahara cincai-cincai uang negara.

Politisi culas dari berbagai parpol mengeroyok KPK. Bahkan di antaranya mendesak pembubaran lembaga dambaan rakyat tersebut. Pada waktu bersamaan lagu lama berjudul pertikaian politik didendangkan hingga memecahkan perhatian publik.Sejarah berulang telah terbukti. Itulah hakekat yang dapat kita petik untuk bekal memperbaiki kehidupan masa.

Meragukan kinerja, bukan lantaran benci. Sebaliknya terkandung maksud dukungan agar jangan sampai lekang karena suhu politik. Jangan pula dibiarkan lampuk digrogoti  virus kekuasaan. Menggeliatlah KPK!***