Wednesday, 24 April 2019

Jangan Bebani Rakyat Dengan Pungutan

Selasa, 24 April 2012 — 9:39 WIB

DALAM kondisi seperti saat ini sudah seharusnya institusi pemerintah perlu berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan yang berujung kepada sebuah pungutan.

Peluncuran kartu Indonesian Automatic Fingerprint Identification (Inafis) atau identifikasi sidik jari otomatis, salah satu program yang sudah sepatutnya dikaji lagi. Apalagi jika kepemilikan kartu Inafis ini menjadi kewajiban yang harus dipikul warga masyarakat. Jika benar kartu Inafis ini menjadi persyaratan wajib pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), maka perlu dipertimbangkan. Sebab, beban masyarakat akan bertambah, kalau untuk memiliki kartu Inafis ditarik pungutan sampai sebesar Rp35.000.

Saat ini masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Meski harga BBM tidak jadi naik, harga sejumlah kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik, tampaknya sulit turun lagi.

Kebutuhan masyarakat diprediksi semakin meningkat dua bulan ke depan karena akan memasuki tahun ajaran baru, disusul bulan Puasa. Belum lagi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi (rencana mulai 1 Mei 2012) yang sedikit banyak akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi di dalam negeri.
Boleh jadi dasar hukum penerapan kartu Inafis saat ini masih menjadi debatable. Namun, aturan main, sebagaimana layaknya, bisa dibuat agar memiliki legalitas.

Hanya saja, semua pihak tentunya berharap apa pun produk hukum bisa dibuat untuk kemaslahatan umat, tetapi tidak harus saling bertabrakan dengan kebijakan yang sudah ada.Apalagi jika hasil akhir dari sebuah produk hukum tadi malah membebani rakyat karena adanya pungutan wajib.

Kalau boleh berasumsi, besarnya uang pungutan kartu Inafis cukup besar. Jika ada 10 juta pemohon SIM baru wajib memiliki kartu Inafis dengan membayar Rp35.000, berarti sudah terkumpul Rp350 miliar. Kalau jumlahnya 100 juta, tinggal dikalikan sepuluh kali lipat.

Kita tidak akan mengkalkulasi berapa besar uang yang terkumpul sepanjang dilakukan secara transparan. Dan, kita pun meyakini bahwa pungutan dari Inafis ini bagian dari Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diaudit secara transparan juga.
Yang ingin disampaikan adalah jangan kemudian program Inafis pada akhirnya menuai kontroversi karena bisa jadi bakal mencuatkan penilaian dugaan adanya proyek titipan.

Di sisi lain, perlu menjadi bahan renungan apakah masih diperlukan  kartu Inafis setelah ada program e-KTP yang berlaku secara nasional. Kita tahu, dalam e- KTP sudah terekam sidik jari, mata dan data fisik secara lengkap yang dapat dijadikan alat identifikasi yang diperlukan oleh kepolisian. Begitu juga dalam SIM dan paspor. (*)