Wednesday, 24 April 2019

Stop Kunker DPR ke Luar Negeri

Kamis, 26 April 2012 — 8:54 WIB

DI tengah merebaknya isu video mesum yang menerpa Gedung DPR di Senayan, Jakarta, dari Jerman mencuat kritikan tajam perihal kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kawasan Eropa dan Amerika menilai kunjungan kerja (kunker) DPR hanyalah pemborosan uang negara. Asumsi ini didasarkan kepada kenyataan bahwa kunker DPR ke luar negeri telah berulang kali dilakukan pada negara yang sama, meski oleh komisi berbeda.

Sikap kritis PPI ini dilontarkan seiring  pada masa reses ini sejumlah anggota DPR kunker ke luar negeri. Komisi I DPR misalnya diagendakan kunker ke Ceko, Polandia, Afrika Selatan, dan Jerman.

Kita meyakini para pelajar/mahasiswa di luar negeri tentu ikut mengamati perjalanan dinas para anggota dewan. Mereka akan mendukung penuh, jika hasil kunjungan itu sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Namun, apa yang mau diharap jika kunjungan dilakukan berulang ke negara yang sama.

Kalau materi studi banding serupa, bukankah cukup dengan meminta tambahan melalui jalur diplomatik atau hubungan parlemen antarnegara. Sekiranya hanya untuk memperdalam kasus, haruskah mengunjungi lagi negara yang sama. Tidakkah cukup dengan memanfaatkan fasilitas teknologi seperti internet dan video conference sebagai alat transfer informasi.
Belum lagi jika mengkaji lebih jauh lagi apakah hasil kunjungan kerja/ studi banding tersebut sudah teruji efektivitas dan manfaatnya bagi rakyat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sudah seharusnya DPR menyosialisasikan hasil kunkernya kepada masyarakat baik melalui media internal yang bisa diakses publik maupun media massa lainnya yang dengan mudah didapat masyarakat. Sosialisasi ini perlu mengingat perjalanan dinas mereka dibiayai oleh uang rakyat.
Sosialisasi sebagai bentuk transparansi ini tidak saja menyangkut hasil kunjungan, tetapi rencana kunjungan meliputi tujuan, program kerja/agenda, biaya perjalanan, dan hasil–hasil yang ingin dicapai.

Dengan keterbukaan informasi semacam ini masyarakat dapat mencermati, menyerap dan mengapresiasi kunker, dengan harapan hasilnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Jika katup transparansi tidak juga dibuka, menjadi wajar sekiranya pelajar/mahasiswa kita di luar negeri menolak kunker anggota DPR. Tidaklah berlebihan pula sekiranya kunker untuk sementara dihentikan, sementara dananya dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak.

Sayang, jika uang Rp482 miliar (anggaran kunker tahun 2012) dihabiskan dengan alasan untuk memenuhi kewajiban agenda yang telah terprogram. Ada baiknya kita semua memiliki sense of crisis di tengah keterpurukan ekonomi bangsa, dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. (*)