Sunday, 16 December 2018

Amir Syamsudiin : Dana Bantuan Jangan “Diproyekkan”

Rabu, 2 Mei 2012 — 17:44 WIB
Amir Syamsuddin-n

JAKARTA (Pos Kota) – Menkumham Amir Syamsuddin mengingatkan agar dana bantuan hukum buat masyarakat kecil (rakyat miskin) jangan dijadikan
peluang dan proyek, tapi harus benar-benar digunakan bagi masyarakat
yang membutuhkan.

“Sebab dana bantuan hukum itu adalah uang rakyat, yang dialokasikan
dari uang hasil pembayaran pajak masyarakat yang disisihkan,”¬† katanya dalam
Pembahasan UU No16/2011 tentang Bantuan Hukum di Hotel Four Season,
Jakarta, Rabu.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi menambahkan hal ini menjadi tugas kita bersama dan peran pers sangat
penting dalam mengawasi dana bantuan hukum, agar ada keterbukaan dari
Kemhukham dan BPHN.

“Sehingga dana bantaun hukum itu sampai kepada yang berhak dan tidak
untuk yang lain. Ini yang tengah ditempuh dan perlu mekanisme guna
menghindari terjadinya penyelewengan baik di BPHN maupun Kanwil Hukum
dan HAM agar memiliki visi yang sama.”

PRO AKTIF

Menkumham Amir Syamsuddin mengakui UU No16/2011 masih banyak
persoalan dan karenanya harus dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan,
diantaranya pemberi bantuan seharusnya pro aktif memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan.

“Kami melihat dalam UU peminta bantuan¬† harus pro aktif dalam meminta
bantuan. Padahal, masyarakat kecil kadang tidak mengerti apa yang
menjadi haknya. Jadi seharusnya pemberi bantuan hukum yang pro aktif.”

Menurut Amir, dengan pro aktif masyarakat miskin mengetahi hak-haknya. Dan ini diperlukan, sebab banyak masyarakat miskin yang berada di kawasan pelosok, seperti kasus kakak-adik yang tewas karena gantung diri di kantor Polsek “Apakah UU ini bisa menjamin, kejadian-kejadian serupa tidak terjadi di tempat lain.” (ahi/dms)