Sunday, 18 August 2019

Awasi ‘Outsourcing’, Kemenakertrans Bentuk Komite Pengawas

Rabu, 2 Mei 2012 — 17:20 WIB
Demo-Outsourcing

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk mengawasi pelaksanaan  outsourcing, Kemnakertrans Bentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai landasan hukumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar  menerbitkan  peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans ) No. 10 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan tertanggal 20 April 2012.

Keanggotaan Komite pengawasan ketenagakerjaan, kata Muhaimin,  terdiri dari 19 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pihak terkait yang lainnya yang dianggap perlu.

“Komite pengawasan ketenagakerjaan melakukan pemantauan, memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Menteri atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan daerah, “kata Muhaimin  di kantor Kemnakertrans,  Rabu (2/5).

Menurutnya,  komite pengawasan ketenegakerjaan merupakan perangkat penting untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti pelaksanaan sistem outsourcing, upah minimum, hubungan industrial,  kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan jaminan sosial untuk tenaga kerja.

“Fungsi pengawasan ketenagakerjaan memainkan peranan penting dalam mendorong semua pihak  untuk menjalankan peraturan serta kepentingan mereka di tempat kerja, dalam hal ini, melalui tindakan pencegahan, pendidikan, dan jika diperlukan, penegakkan hukum,” ujarnya.

Djelaskan Muhaimin, komite pengawasan ketenagakerjaan merupakan lembaga non struktural  yang  memberikan penguatan  terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan tanpa mempengaruhi kemandirian  pengawas  ketenagakerjaan dalam proses penegakan hukum   ketenagakerjaan.

Susunan keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, mekanisme dan tata kerja selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemnakertrans.(Tri/dms)