Wednesday, 22 November 2017

Tarik Senjata Api Dari Warga Sipil

Selasa, 8 Mei 2012 — 8:57 WIB

AKSI kekerasan ala koboi jalanan kian menggejala. Dalam beberapa kali peristiwa terjadi karena terpicu oleh persoalan yang sangat sederhana. Misalnya serempetan kendaraan bermotor di jalan raya. Saling memaafkan seolah tidak mujarab lagi untuk mengakhiri persoalan dan kesalahpahaman.

Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sering tidak tercapai akibat masing – masing pihak kadang terganjal sikap ego. Tetapi yang perlu diantisipasi jika ego dan emosi menjadi tidak terkendali karena merasa adanya kekuatan tersembunyi akibat kepemilikan senjata api.

Jika ini yang terjadi berarti pengawasan penggunaan senjata api yang perlu ditingkatkan. Terkait kepemilikan senjata api oleh aparat menjadi tanggungjawab institusi. Begitu juga jika terjadi pelanggaran, sudah ada aturan mainnya. Namun, bagaimana dengan senjata api yang digunakan masyarakat sipil?

Kita tidak berprasangka buruk bahwa warga sipil pemilik senjata api sering tidak terkontrol. Kita juga tidak menuding bahwa penyalahgunaan senjata api sering dilakukan warga sipil.

Yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah jangan warga sipil pemilik senjata api terkena getahnya akibat banyak aksi kekerasan yang menggunakan senjata api ilegal.

Kita berharap pengawasan esktra ketat penggunaan senjata api perlu dilakukan aparat, termasuk perizinan yang telah diberikan.
Dulu pernah ada larangan kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Washington DC. Namun, larangan itu diamputasi oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat karena dinilai melanggar konstitusi. Sebab, setiap warga negara berhak untuk memiliki senjata api untuk alasan yang tidak melanggar hukum. Alasan lain, tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di sana, sementara negara memiliki keterbatasan dalam melindungi warganya. Atas dasar asumi itulah maka individu (warga sipil) diperbolehkan memiliki / menyimpan senjata api yang diperlukan dan dapat dipergunakan dalam membela diri.

Menjadi bahan renungan bagi kita semua apakah kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia masih perlu dilanjutkan atau dibekukan dengan mempertimbangkan situasi keamanan di dalam negeri saat ini.

Menurut data Polda Metro Jaya, sekitar 1.000 pucuk senjata api legal saat ini dimiliki warga sipil di Jakarta. Pemberian izin kepemilikan senjata api dilakukan esktra ketat dan berdasarkan urgensinya. Hanya saja, bagaimana pengawasan setelah izin diberikan? Ini yang harus menjadi perhatian mengingat aturan main untuk mengontrol peredaran senjata api seperti tertuang dalam UU No 8 Tahun 1948 sudahtak sesuai lagi. Perlu ada pembaruan aturan mengenai sistem dan mekanisme pemberian izin dan kepemilikan senjata api, khususnya bagi warga sipil. Jika tidak, untuk sementara waktu tarik dari peredaran. (*).