Friday, 17 November 2017

160 Senjata Api Milik Polisi Disita

Kamis, 10 Mei 2012 — 1:02 WIB
ilussenpi

KOJA (Pos Kota) – Banyaknya senjata api (senpi) beredar di tangan warga sipil mulai dari penjahat, pengusaha hingga politisi, membuat polisi berbenah. Polri juga tidak ingin anggotanya teledor dalam pengurusan izin senpi yang digunakan. Hasil pemeriksaan internal, ternyata ada 160 senpi anggota Polres Jakarta Utara yang kedaluarsa.

Pemeriksaan internal dilakukan oleh Polres Jakarta Utara pada 859 senpi yang beredar di tangan anggota. “Ternyata 160 senpi izinnya sudah mati sehingga ditarik dari tangan anggota. Senjata akan dikembalikan bila anggota mengurus izinnya dan lolos mengikuti tes psikologi,” jelas Kasubag Humas Polres Jakarta Utara, Kompol Maskur B Chaniago, Rabu (9/5).

Selain razia senpi, polres juga melakukan tes urine secara mendadak terhadap anggotanya. Dari 200 anggota yang diperiksa, empat anggota berpangkat Brigadir positif mengandung zat psikotropika dalam darah dan urinenya.

Kompol Maskur B. Chaniago pemeriksaan urine dan tes darah itu wajib diikuti oleh seluruh anggota. “Kami menemukan kandungan zat psikotropika dalam darah dan urinenya milik empat anggota, masing-masing KA, AG, DP, dan DW. Mereka akan dikenakan hukuman disiplin berupa teguran hingga penundaan kenaikan pangkat,” kata Maskur seraya menjelaskan razia tersebut dipimpin Wakapolres, AKBP CH Patoppoi.

UMBAR IZIN SENPI
Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan sikap Polri yang mengumbar pemberian izin senpi bagi warga sipil. Sebab selama tahun 2012, polri sudah menerbitkan IKSA (Izin Kepemilikan Senjata Api) sebanyak 18.030 unit.

“Ternyata sudah gila-gilaan. Padahal berdasarkan ketentuan pemerintah, untuk tahun 2012, Polri hanya diijinkan mengeluarkan ijin senjata bagi warga sipil sebanyak 2.608 unit, tapi faktanya polri sudah keluarkan ijin senjata sebanyak 18.030 unit,” kata Ketua Presedium IPW, Neta S Pane.

Menurut Neta, Polri telah melanggar ketentuan pemerintah. “Ini kelebihan hampir 700 persen dari ketentuan yang diberikan pemerintah, IPW sangat menyesalkan,” ungkapnya.

Berdasarkan UU No 22/2011 tentang APBN 2012, kata Neta, pemerintah telah mematok nilai Rp2.608.425.000 untuk pendapatan penerbitan surat ijin senpi dan bahan peledak.

Sesuai PP 50 Tahun 2010 tentang Pajak Negara Bukan Pajak (PNPB), setiap senpi dikenai biaya Rp1 juta. Artinya, di tahun 2012, Polri hanya boleh mengeluarkan izin 2.608 pucuk senjata bagi warga sipil.(yahya/adin)

  • Yurike Bohay

    Memang harusnya ditarik ,kalau izinya sdh habis,karna bahaya,nanti disalah gunakan.oke,

  • Acunkecil

    setuju kalau senjatanya polisi di tarik mereka kan orang sipil kok dipersenjatai berarti polisi adalah gerombolan bersenjata, selain itu kalau di medan operasi mereka suka menyewakan senjata…….