Wednesday, 21 November 2018

Dokter Gigi Ajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Kamis, 10 Mei 2012 — 19:57 WIB
Mahkamah Konstitusi-n

JAKARTA (Pos Kota) – Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (Astagiri) mengajukan uji materiel pasal 73 ayat (1) dan pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Gigi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ikut bersama gugatan tersebut, Drg.  Hamdani Prayogo.

Kuasa hukum Astagiri A. Wirawan Adnan menilai norma pasal 73 ayat (1) dan pasal 78 UU Nomor 78/2004, bersifat muktitafsir sehingga bila ada pekerjaan yang bersentuhan dan atau kemiripan dengan pekerjaan dokter atau dokter gigi, dianggap melakukan praktik kedokteran.

“Frasa setiap orang dilarang menggunakan ini identik atau mirip dengan pekerjaan tukang gigi, ketrampilan pekerja optik, dukunan beranak, tukang jamu dan lain.  Semuanya dilarang, sebab dianggap menggunakan alat yang dapat diartikan menimbulkan kesab seolah-olah yang bersangkuan dokter,” katanya dalam sidang di gedung MK.

Wirawan menyebutkan dengan adanya kedua pasal tersebut, pemohon yang mencapai jumlah 75 ribu orang akan kehilangan pekerjaan dan usahanya. Kedua pasal tersebut juga dapat mengancam profesi sejenis. “Kedua pasal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 73 ayat (1), setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau dalam bentuk lain, yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan doker atau dokter gigi yang telah beregistrasi atau surat izin praktek.

Pasal 78, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang  menimbulkan kesan, mereka  adalah dokter atau dokter gigi yang telah beregistrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi  dipidana dengan pidana  paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp150 juta rupiah.” (ahi/dms)