Lambat, Penurunan Angka Kemiskinan

Kamis, 17 Mei 2012
Agung Laksono1-n

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah mengakui penurunan angka kemiskinan berjalan lambat meski sejumlah program pengentasan kemiskinan digulirkan dengan menyerap dana besar. Pada 2014, angka kemiskinan ditargetkan ditekan hingga satu digit atau tinggal 8-10 persen.

Menko Kesra Agung Laksono didampingi Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Supandji memukul gong sebagai tanda dimulainya Seminar Nasional tentang Penanggulangan Kemiskinan Nasional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta. (aby)

“Perlu berbagai terobosan untuk menanggulangi kemiskinan, meskipun program yang dijalankan pemerintah tetap menjadi prioritas,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono ketika menyampaikan paparan dalam Seminar Nasional tentang Penanggulangan Kemiskinan Nasional di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta.

Didampingi Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji, Agung Laksono menjelaskan, target pemerintah pada 2012 angka kemiskinan berkisar 10-11,5 persen, sehingga jika sesuai proyeksi penurunan satu persen per tahun, pada 2014 bisa ditekan hingga 8,5 persen.

Salah satu upaya percepatan yang dilakukan, kata Agung, adalah penyusunan dokumen Master Plan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

“Percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan tercapai dengan menjalankan berbagai strategi seperti peningkatan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan penjaringan RTSM yang mampu untuk diikutkan dalam PNPM Mandiri,” kata Agung.

Selain itu, kata Agung, melalui Perpres Nomor 15 tahun 2010 juga telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wapres Boediono.

TNP2K memiliki tugas menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,  melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.

TNP2K juga menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebelumnya.

Menurut Agung, jika koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ini dapat ditingkatkan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan efisien dan efektif sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin memperoleh hak dasarnya.

“Kami terus menyambut gagasan dan ide dari berbagai pihak, termasuk dari Lemhanas yang kali ini memfasilitasi melalui seminar ini. Secara makronya memang semua bertujuan untuk menjaga ketahanan nasional,” kata Menko Kesra.

Biro Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia sebesar 12,36 persen pada September 2011 atau sekitar 29,89 juta penduduk. Sementara angka pengangguran pada Agustus 2011 tercatat 6,56 persen dari populasi atau sebanyak 7,7 juta orang.

Agung menegaskan pihaknya terus berupaya mempercepat laju penururan angka kemiskinan itu melalui pembaruan data-data sehingga bantuan yang dianggarkan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Saat ini bisa dipastikan BPS memberikan data yang tingkat akurasinya tinggi, semuanya berdasarkan nama dan tempat tinggal, sehingga diharapkan tepat pada sasaran,” katanya.

Agung kembali menegaskan, angka kemiskinan rata-rata penduduk Indonesia yang saat ini 12,36 persen harus terus ditekan hingga satu digit atau di bawah 10 persen.

“Jika melihat data statistik dari BPS, angka kemiskinan mengalami tren penurunan, tetapi terjadi pelambatan dari periode Maret-September 2011, untuk itu harus terus dilakukan akselerasi sehingga target angka kemiskinan di kisaran 8,5-10 persen tercapai pada 2014,” katanya.

Agung memaparkan, pemerintah berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan melalui empat Kelompok Program (Klaster).

Klaster pertama adalah kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga berupa beasiswa miskin, jamkesmas, raskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Sementara klaster kedua  berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM.

Klaster ketiga adalah kelompok program yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan, klaster terakhir adalah kelompok program murah untuk rakyat berupa rumah dan tarif kendaraan angkutan umum yang murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, serta peningkatan kehidupan nelayan dan petani.

Agung juga mengatakan, bahwa dalam menanggulangi kemiskinan tidak bisa hanya dengan mengandalkan indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5 persen.

“Bukan berapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang kita capai, tetapi seberapa inklusif pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat,” kata Agung.

Terkait melambatnya penurunan angka kemiskinan, Gubernur Lemhannas, Budi Susilo Supandji berharap semua pihak bekerja keras melakukan terobosan untuk mengejar target angka kemiskinan di bawah satu digit.

“Dengan begitu, efek positif pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” katanya.

Menurutnya, masalah kemiskinan hendaknya ditanggulangi bersama-sama. Tidak hanya diselesaikan melalui program pemerintah, tapi butuh peran seluruh komponen bangsa. Masalah kemiskinan dan kesejahteraan harus mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.

“Selain faktor ekonomi, faktor kulturalisasi yang harus dibenahi oleh berbagai elemen termasuk dari pemerintah,” katanya. “Secara faktual, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mencapai harapan.” (aby/dms)

 


 

 

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.