Sunday, 18 August 2019

Sistem Presidensial, Oposisi Maupun Koalisi Tidak Efektif

Selasa, 22 Mei 2012 — 15:06 WIB
oposisi225

JAKARTA (Pos Kota) – Guru Besar Fisip Universitas Padjadjaran, Bandung Dede Mariyana mengatakan, pelembagaan koalisi dan oposisi tak mudah dilakukan dalam negara yang menganut sistem presidensial. Sebab, kata dia, sikap untuk berkoalisi ataupun menjadi oposisi adalah sikap politik, dan efektif tidaknya tergantung kepemimpinan presiden yang membentuk kabinet.

“Agak susah diterapkan apalagi diikat dalam UU tentang sikap politik menjadi oposisi maupun koalisi. Soal sikap partai dalam koalisi juga menyangkut etika, sehingga nyaris mustahil bisa diikat dalam peraturan formal. Sebab ini etika politik saja,” kata Dedekepada wartawan, di Jakarta, Selasa (22/5)

Dede menambahkan, membangun kabinet presidensial adalah hak prerogatif presiden yang sudah tegas ditetapkan dalam sistem presidensial. Pelembagaan sikap partai dalam koalisi atau pun oposisi juga akan merancukan hak prerogatif. Karena itu tak ada koalisi dan oposisi permanen dalam sistem presidensial, berbeda dengan sistem parlementer yang memang membutuhkan sikap tegas antara partai koalisi dan oposisi.

“Di Amerika yang menganut sistem presidensial, anggota legislatif di sana meski berasal dari republik bisa saja setuju dengan kebijakan pemerintah yang demokrat. Begitu juga sebaliknya anggota legislatif dari demokrat bisa saja menentang kebijakan pemerintahan yang dari demokrat. Hal itu bisa terjadi karena anggota legislatif mengikuti kehendak konstituen dari dapilnya masing-masing. Di Indonesia kan beda, jika ada anggota DPR yang tak patuh pada parpol, maka langsung dilindes. Ini salah apalagi kalo hal ini dilembagakan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far mengusulkan agar sistem koalisi dan oposisi dilembagakan secara resmi melalui revisi UU Pilpres. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas sikap politik tiap parpol, sekaligus menghindari adanya petualang politik yang hanya berorientasi kepentingan sesaat.

“Sikap oposisi atau koalisi itu perlu dilembagakan agar ketahuan mana yang ada dalam pemerintahan dan mana di luar pemerintahan. Bukan seperti sekarang, enak-enakan menikmati kekuasaan tetapi mencari pencitraan seolah-olah kritis terhadap pemerintah. Parpol yang hipokrit dan munafik seperti itu harus disemprit dan dikasi palang merah melalui revisi UU Pilpres,” pungkasnya. (prihandoko)

  • santoso kilmaung

    kenapa ga ada yang berani bilang sistem ” ORBA ” bagus ya ? tinggal membenahi yang sifatnya ” KKN ” jangan menganggap semua produk ” ORBA ” itu jelek. yang jelek itu manusianya bukan sistemnya. ayo perkecil partai biar ga semrawut kaya rambutnya buto ijo. orang pingin menang semua ga ada yang mau kalah padahal udah tahu yang jadi pemenang itu cuma satu, yang menang aja ga dihargai lagi. nasib – nasib negeriku.