Sunday, 19 November 2017

Bekasi Berharap Bisa Buang Sampah di Bantar Gebang

Rabu, 23 Mei 2012 — 23:29 WIB
ilusbekasi

BEKASI (Pos Kota) – Sudah dua kali Pemkot Bekasi melalui Dinas Kebersihan Kota Bekasi meminta izin kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo, untuk membuang sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Namun, belum juga ada jawaban.

Junaedi menjelaskan, sebenarnya dalam perjanjian kerjasama Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST antara Bekasi dan Gubernur DKI, bahwa Kota Bekasi bisa melakukan pembuangan di sana. Dengan catatan ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis yang harus dipenuhi, bisa terkait teknis administrasi maaupun teknis di lapangan.

Pemerintah Kota Bekasi berharap Pemerintah DKI tak meminta kompensasi, dengan alasan TPST Bantargebang berada di wilayah Kota Bekasi. “Masak tidak bisa fleksibell, apalagi TPST Bantarebang dijadikan TPA regional,” kata Junaedi.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, mengaku adanya surat permintaan dari Pemko Bekasi untuk membuang sampahnya di TPST Bantar Gebang. Mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang selama digunakan oleh Pemko Bekasi telah melebihi kapasitas. “Suratnya telah akmi terima sepekan lalu dan saat ini sedang ditindaklanjuti,” ujar Eko, Rabu (23/5).

Menurut Eko, pada prinsipnya, pihaknya tidak berkeberatan untuk membantu Pemko Bekasi mengatasi masalah sampahnya tersebut. Namun untuk itu diperlukan payung hukum. Mengingat sesuai dengan PKS yang telah disepakati. Diantaranya TPST Bantar Gebang hanya diperbolehkan menerima sampah dari DKI Jakarta, kedua, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.15 tahun 2006.

Terlebih besaran retribusi yang diberlakukan oleh dua pemerintah daerah juga terdapat perbedaan. Jika Pemprov DKI Jakarta memiliki tarif Rp10 ribu permeter kubik, sedangkan Pemko Bekasi hanya sebesar Rp3 ribu meter perkubik. “Ini masalahnya terkait keuangan negara. Dimana setiap pemasukan yang diperoleh akan dikembalikan ke kas daerah. Sehingga memang perlu ada aturan jelas dan memiliki payung hukum,” tandas Eko.

Adapun, Eko mengungkapkan dari total 6.500 ton sampah Jakarta setiap harinya sebanyak 5.500 ton diantaranya dikirim ke TPST Bantar Gebang. Sementara sisanya yang 1.000 ton diolah di dalam kota. Salah satunya melalui program 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta.

Dari Balaikota, Sekdaprov DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, mengatakan perlu adanya duduk bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemko Bekasi. Sehingga apa yang dilakukan tidak melanggar hukum. “Permintaan Pemko Bekasi tersebut telah kita tindaklanjuti dengan meminta rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga apa yang dilakukan tidak melanggar aturan,” ucap Fadjar.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemko Bekasi, saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, terkait ijin pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang. Pasalnya, TPA Sumur Batu yang bisa digunakan Pemko Bekasi untuk membuang sampah sudah melebihi kapasitas dan tengah dalam proses perluasan lahan.(guruh/dieni)