Tuesday, 20 August 2019

Ketua DPRD Purwakarta, Hasanudin

`Ini Baru Program Pro Rakyat`

Rabu, 23 Mei 2012 — 14:00 WIB
wa,jpeg

WAKIL Ketua DPRD Purwakarta Hasanudin menyambut positif digulirkannya program pemberian asuransi bagi ribuan komunitas pekerja sosial dan pekerja informal di Kab Purwakarta, Jawa Barat. “Program Bupati ini betul betul pro masyarakat miskin. Tentu harus kita dukung,” ujar politisi PPP itu.

Hanya saja, diakui dia, masih ada satu ganjalan terkait program tersebut yakni tidak terakomodirnya warga berusia 55 tahun. “Program ini mengcover warga dibawah umur 55 tahun. Sedangkan 55 tahun ke atas belum dilindungi,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Hasanudin, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementeriaan Tenaga Kerja agar tidak membatasi penyertaan keanggotaan jamsostek bagi lansia, dengan mempertimbangan sisi kemanusiaan. “Petugas linmas misalnya, mengabdi puluhan tahun, tetapi masa tua tidak dihormati pengabdiannya tadi. Kasihan kan mereka,” ungkapnya.

Upaya lain, lanjut dia, pihaknya mengusulkan agar memiliki hak otonom, pengelolaan asuransi kedepan lebih baik dikelola oleh BUMD. Dengan begitu, sambungnya, selain leluasa dalam mengelola program ini juga agar tepat guna. “Juga bisa mengakomodir warga dari berbagai lapisan usia. Tidak ada batasan usia seperti dikelola Jamsostek sekarang,” tukasnya.
Sependapat dengan usul Hasanudin, Koordinator KKSU (Kelompok Kerja Sub Unit) Angkot 07, Yuslifar mengatakan, lebih efektif pengelolaan asuransi dikelola BUMD.

TERKENDALA ADMINISTRASI

“Tidak oleh Jamsostek sehingga transparan ke publik tidak diketahui secara terang benderang. Termasuk anggaran Rp 3,7 miliar, apakah seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemkab ke Jamsostek sekaligus mendaftarkan kepesertaan ribuan pekerja informal, kita tidak tahu? Jangan main-main ini bukan uang sedikit,” tandasnya.

Diakuinya, hingga kini dirinya belum mengetahui jelas program pemberian asuransi bagi pekerja informal. Pasalnya, lanjut dia, hingga kini para sopir angkot khususnya di jalur 07 belum satu pun menikmati program asuransi tersebut. “Kami terkendala dalam pengurusan syarat administrasi. Yang lagi-lagi, para sopir harus menembus birokrasi yang ngejelimet,” ungkapnya.

Berhembusnya program pemberiaan asuransi jangan sampai seperti bak angin surga. Artinya, warga miskin diiming-imingi sesuatu hal manis, tetapi berakhir dengan suatu yang tak jelas. Terlebih sampai dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. “Harus benar benar didasari niat tulus dan ikhlas ingin membantu meringan beban warga miskin,” katanya.

(dadan/g)