Saturday, 17 November 2018

Massa Demo Kantor Walikota, Tangkap Pejabat Korup

Senin, 28 Mei 2012 — 13:23 WIB
demo-bekasi

BEKASI (Pos Kota) РMassa mengataskan namakan Aliansi Masyarakat Bekasi (Amsi), unjukrasa di Kantor Walikota  Bekasi. Mereka menuntut agar Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang Kota Bekasi, Kos, ditangkap karena dianggap pejabat Korup dan juga massa menuding ia sebagai dedengkot Mafia Perizinan.

Massa yang terdiri dari beberapa elemen diantaranya Forum Mahasiswa Bekasi, Senat BSI dan Jaringan Pemuda Masyarakat Bekasi yang berunjuk rasa Senin (28/5/2012), juga menganggap bahwa Kadistaru itu telah melakukan kolusi denga investor dengan melanggar peraturan yang ada.

Ahmad selaku Koordinator aksi mengatakan, suatu tindakan ironis ketika Walikota Rahmat Effendi mendengungkan Anti Korupsi tetapi anak buahnya melakukan tindakan korupsi dengan me-mark up anggaran APBD. Seperti pembangunan gedung 10 lantai dengan biaya Detail Engineering Design (DED) sebesar Rp1 miliar.

“Tidak hanya menggelembungkan anggaran DED saja, tapi Kos juga mafia perizinan pembangunan Showroom Ford, Izin pembangunan Hotel Merapi Merbabu serta persoalan IMB pom bensin Shell yang kita anggap penuh kecurangan” terangnya.

Masih dalam keterangannya Ahmad meminta supaya Walikota harus mampu menertibkan pejabat yang merusak tata pemerintahan. Sebab dengan dalih mengatasnamakan pembangunan pejabat telah melakukan kolusi. Dan massa juga menyampaikan empat poin tuntutannya.

Dan beberapa poin yang disampaikan massa aksi adalah, meminta Kejaksaan Negeri Bekasi untuk menangkap Kadistaru Kos, sebab terindikasi Kolusi dan mark up anggaran, meminta Walikota mencopot Kos dari jabatannya karena dianggap Mafia Perijinan.

“Kita meminta agar Walikota mau membersihkan Pemerintah sesuai dengan apa yang kampanyekan sekarang ini, dan kita menuntut agar pemerintah dibersihkan dari mafia perizinan” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota yang Rahmat Effendi yang menemui pengunjukrasa hanya mengatakan bahwa untuk persoalan pengusutan pejabat Korupsi itu ranahnya Kejaksaan bukan dirinya. “Apa yang disampaikan kepada saya akan diteliti dan pihak Kejaksaan yang berwenang,” katanya.

Sementara Kadistaru Kota Bekasi, Kos, belum berhasil dimintai komentarnya seputar tuntutan massa tersebut.

(dieni/sir)