Friday, 20 September 2019

Pekerja dan Pengusaha Diminta Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 28 Mei 2012 — 14:25 WIB
Pabrik Elektronik

JAKARTA (Pos Kota) – Permasalahan hubungan industrial semakin dinamis, seperti implementasi kebebasan berserikat dan diwarnai tuntutan untuk memperoleh kehidupan yang layak, pelaksanaan outsourching, upah minimum serta program jaminan sosial.

Menakertrans. A. Muhaimin Iskandar berharap agar kalangan pekerja dan pengusaha tetap menjaga suasana yang kondusif dalam pelaksanaan hubungan industrial.

“Hal ini dibutuhkan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi. Dan itu semua harus dimulai ditingkat perusahaan yang akhirnya berdampak secara nasional,” kata Muhaimin, usai menyaksikan penandatanganan kerja bersama antara serikat pekerja dan manajemen PT Cevron Indonesia, Senin.

Pada PKB kali ini, sebanyak 4 perusahaan di bawah Chevron Indonesia melakukan penandatanganan  bersama dengan 4 serikat pekerja/serikat buruh.

Keempat perusahaan itu adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Chevron Indonesia Company (Cico), Chevron Geothernal Salak, Ltd (CGS), dan Chevron Geothermal Indonesia (CGI).

Sedangkan serikat pekerja/serikat buruhnya, yakni Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC), Serikat Pekerja Chevron Indonesia (SPCI), Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI).

Vice President Human Resources Chevron Indonesia Company, Chevron Geothermal Salak, Ltd, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd, Puteri L. Wirjawan, penandatangan perjanjian kerja bersama (PKB) ini sebagai upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dengan serikat pekerja.

“PKB diharapkan mampu meningkatkan komunikasi dan kemitraan agar hubungan industrial menjadi lebih harmonis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketum Serikat Pekerja Nasional Chevron yang juga ketua tim perunding, Machsandra, menyatakan tidak mudah menyelesaikan PKB ini, karena pembahasan untuk mencari kesepakatan dengan manajemen membutuhkan waktu yang lama.

“Bahkan, untuk membahas PKB dengan serikat pekerja ada yang sampai 2 tahun, karena menyamakan persepsi antara manajemen dengan serikat pekerja tidak mudah,” katanya. (Tri/dms)