Kamis, 7 Juni 2012 22:26:19 WIB

BKKBN Usulkan Tunjangan Penyuluh BKKBN Rp1 Juta

Sugiri-KomisiIX-a

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusulkan kepada Komisi IX DPR RI agar tunjangan fungsional bagi 24 ribu tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PL-KB) bisa ditingkatkan menjadi Rp1 juta.

“Tunjangan fungsional penyuluh KB paling tinggi cuma sebesar Rp450 ribu. Bahkan ada kabupaten yang memiliki anggaran terbatas tidak memberikan tunjangan sama sekali bagi penyuluh KB,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Kamis.

Kepala BKKBN Sugiri Syarief saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Kamis. (aby)

Sugiri menjelaskan, pihaknya mengusulkan masing-masing PLKB mendapatkan kenaikan tunjangan fungsional menjadi Rp1 juta.      “Kunci sukses pengendalian penduduk sebagain besar terletak pada PLKB. Jadi sangat pantas mereka mendapat tunjanganmemadai,” katanya.

Menurut dia, peningkatan tunjangan bagi PLKB dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas para tenaga yang menjadi garda terdepan pelayanan keluarga berencana. “Saat ini kita hanya memiliki ribu tenaga PLKB, sementara kebutuhan PLKB di Indonesia mencapai 35.000 orang. Jadi masih ada kekurangan sekitar 11.000 PLKB. Rinciannya, satu PLKB menangani dua desa,” katanya.

Menurut dia, tenaga penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan dan memberikan pelayanan program kependudukan dan keluarga berencana bagi masyarakat.

“Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini sekitar 240 juta jiwa lebih dengan laju pertumbuhan 1,49 persen,” katanya.

Menurut dia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk maka sosialisasi dan pelayanan program kependudukan dan KB di seluruh Indonesia harus ditingkatkan khususnya di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. (aby/dms)

Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.