Dana Bantuan Hibah 250 PTS Jangan Sia-Sia

Jumat, 22 Juni 2012
duit

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun ini  akan mengalirkan dana Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) kepada 250 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan total dana sebesar Rp190 miliar. Bantuan PHP-PTS ini, menurut Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Achmad Jazidie,  merupakan lanjutan dan perbaikan dari Program Hibah Kompetitif Percepatan Mutu PTS Sehat yang telah digulirkan sejak 2008 lalu.

Dia berharap PHP-PTS dapat setiap PTS menyusun rencana penyelenggaraan perguruan tingginya yang didasarkan pada evaluasi  diri, didukung dengan informasi akurat tentang masa depan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masing-masing. pada tahun ini ada 878 proposal dari PTS yang masuk ke Ditjen Dikti Kemdikbud. Setelah  dievaluasi oleh para reviewer dari beberapa perguruan tinggi yang telah berpengalaman, maka akan ditetapkan 250 PTS penerima  PHP-PTS.

Ditetapkannya jumlah penerima itu dilandasi dengan alokasi dana yang tersedia dan akan diterima oleh masing-masing PTS. Semua jenis perguruan tinggi memiliki batas maksimal penerimaan. Misalnya untuk universitas maksimal hanya menerima Rp2 miliar, institut dan sekolah tinggi maksimal Rp1 miliar dan akademi Rp500 juta.

RESPON PTS
Kebijakan ini tentu mengundang respon positif dari kalangan PTS. Umumnya memberi dukungan penuh terhadap kebijakan ini, hanya  saja, mereka masih membutuhkan informasi lebih jelas, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan itu, serta persyaratan yang lebih rinci.

Mencermati perhatian pemerintah kepada perguruan tinggi swasta, setidaknya menjadi mediator supaya PTS tidak bebas saat menerima mahasiswa baru, atau membebani mahasiswa dengan biaya yang di luar kemampuan. Karena bantuan pemerintah dapat menjawab segala tantangan, termasuk menepis kesan bahwa PTS dikenal dengan sebutan banyak pungutan dan banyak biaya.

Sebenarnya, mutu pendidikan swasta dan negeri tidak berbeda jauh, asal pengelolanya dapat membina dan  mengembangkan lembaga itu ke arah yang tepat dan bermanfaat. Antara PTS dan PTN pada dasarnya tidak memiliki  perbedaaan yang signifikan, sama-sama menjadi lembaga pendidikan yang ingin membentuk generasi muda yang berintelektual. Hanya saja, ada sebagian PTS yang kurang berkembang, dikarenakan minimnya sumber daya manusia (SDM) dan dana pendidikan yang kurang memadai.

Dengan adanya bantuan hibah dari pemerintah, tentu kebijakan ini akan menjawab segala persoalan di lembaga PTS. Pemerintah sudah membuka diri untuk membantu, dengan artian, pemerintah tidak tega melihat adanya PTS yang rugi karena ditinggal oleh mahasiswanya.

Terus terang, respon pengelola pendidikan di lembaga swasta terhadap kebijakan ini sungguh positif. Sekarang tinggal pemerintah, bantuan ini dapat dikatakan berhasil apabila penerima bantuan dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh  pemerintah c/q Kemdikbud. Jangan sampai, bantuan ini menambah beban kepada pengelola atau hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pengelola pendidikan.

PTS BUKAN PENCARI DANA
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Pendidikan tinggi ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Perguruan Tinggi Negeri-PTN), departemen atau lembaga pemerintah yang lain (Perguruan Tinggi Kedinasan-PTK), atau oleh masyarakat (Perguruan Tinggi Swasta-PTN).

Perkembangan PTN tak sebanding dengan PTS, hal ini diakibatkan keterbatasan dana pemerintah dan sebagainya. Sungguh berbeda dengan masyarakat yang dapat sewaktu-waktu membangun/mendirikan perguruan tinggi, meski dalam kerangka pembinaan Kemdikbud.

Aliran dana ini hendaknya tidak memotivasi PTS untuk mencari dana bantuan, tanpa memperhatikan sektor pendidikan dan fungsi perguruan tingginya. Karena itu, aliran dana ini haruslah memiliki kriteria yang jelas dan tepat, tidak boleh sembarang menyalurkan dan bantuan ke PTS, akan tetapi harus melalui seleksi yang ketat, sehingga bantuan ini dapat digunakan kepada PTS yang lolos dalam tahap seleksi dan memiliki aspek edukasi yang tinggi.

Bantuan ini bukanlah tanpa makna. Tetapi harus mampu menumbuhkan semangat kemandirian yang tinggi. Oleh karena itu, bantuan ini harus dilihat profil calon penerima bantuan, apakah benar-benar layak dan butuh, atau sekadar memanfaatkan momen aliran dana pemerintah.

Nadya Syifa Salamah
Mahasiswi
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta.

Tentang Kami

Poskota

Poskota, Poskotanews, Poskota Online adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT. Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.