Tuesday, 17 September 2019

Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat

Jumat, 22 Juni 2012 — 0:07 WIB
iluskekerasan

JAKARTA (Pos Kota) – Kekerasan terhadap perempuan meningkat. Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (T2TP2A) menyebutkan, dalam enam tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Jika tahun 2006 baru sekitar 1015 kasus kekerasan yang ditangani, angka ini naik hingga mencapai 1381 kasus di tahun 2011. Per April tahun ini saja sudah 333 kasus yang masuk ke T2TP2A.

“Kekerasan perempuan paling tinggi terjadi di Bekasi. Paling banyak berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 63 persen. Kemudian kekerasan seksual dan perdagangan orang (trafficking),” kata Wien Ritola, Ketua P2TP2A dalam pertemuan Forum Penanganan Korban Kekerasan seJabodetabek yang dibuka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, di Jakarta, Kamis (21/6).

Ironisnya, anggaran daerah untuk penanganan korban kekerasan sangat terbatas. Pemprov DKI Jakarta misalnya, menanggung korban kekerasan dalam program Gakin, yang salah satu klausulnya menempatkan kekerasan sebagai bencana.

Selain penanganan secara hukum, kesehatan dan psikologi, korban kekerasan perempuan juga disediakan rumah aman. Sayangnya sampai sekarang jumlah rumah aman masih terbatas, dan ada juga yang masih diperbantukan di panti-panti milik Kementerian Sosial atau dinas sosial. “Pembangunan rumah aman di Jakarta belum benar-benar murni berdasarkan standar pemerintah,” ucapnya.

Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan, semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan karena banyak faktor.

Di antaranya, kaum perempuan makin menyadari adanya undang-undang yang melindungi mereka. Ada juga faktor pemicu, seperti stres dalam rumah tangga akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Di samping itu juga karena lemahnya komitmen saat akan menikah dan perbedaan persepsi.

Kekerasan juga bisa terjadi karena preseden buruk dari orang tua yang broken home. Secara psikologis, anak dari keluarga yang sering bertengkar mengalami gangguan psikis dan tumbuh kembangnya, sehingga ketika dewasa dan menikah kemungkinan juga melakukan hal yang sama.

Linda menyayangkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan masih diskriminatif. Di antaranya Perda yang membatasi pelayanan dan penanganan hanya untuk korban yang memiliki KTP dan tempat kejadian perkara khusus di Jabodetabek dan Banten.

Linda menambahkan, pihaknya akan melakukan pendekatan kepada pihak kepolisian untuk mencermati kendala ini. Salah satu solusi yang akan diupayakan KPPPA adalah mendorong pemda untuk mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui APBD, mengingat belum semua daerah menganggarkannya. Hanya beberapa pemda yang memberikan anggaran untuk penanganan korban, salah satunya DKI Jakarta.(aby)