Friday, 19 October 2018

Iklan Kampanye Harus Jujur

Selasa, 26 Juni 2012 — 23:48 WIB
ilusiklan

JAKARTA (Pos Kota) – Masa kampanye menjadi ajang perang iklan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta di berbagai media. Kondisi faktual harus menjadi syarat penyiaran, sehingga warga tidak dibohongi.
Menurut Iberamsyah, pengamat politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI harus menjadi proses pembelajaran demokrasi bagi warga ibukota. Politik santun harus di kedepankan, sehingga hajat lima tahun ini dapat mencerdaskan masyarakat. Salah satunya melalui iklan yang saat ini banyak bermunculan dari enam pasangan calon DKI 1 tersebut.

“Faktualitas dan kejujuran itu harus dijunjung tinggi oleh seluruh kandidat dalam masa kampanye ini. Sehingga iklan yang disiarkan tidak membohongi rakyat. Dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jangan yang sudah bagus dibilang jelek, yang jelek dikatakan bagus,” tandas Iberamsyah di Jakarta, Selasa (26/6).

Karena itu, pengamat politik Universitas Indonesia tersebut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memahami berbagai iklan yang dilancarkan para pasangan calon untuk memperoleh simpati. Sehingga saat pemungutan suara pada 11 Juli nanti, warga tidak salah memilih.

“Jika memang iklan yang disiarkan tidak sesuai fakta, maka kita dapat mengetahui kapasitas calon yang bersangkutan. Belum menjadi pemimpin sudah berbohong apalagi jika nanti ia terpilih,” ujar Iberamsyah.

SANKSI SISIAL

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI, Ramdansyah, mengatakan hal negatif memang biasa terjadi saat kampanye. Yang dapat dilakukan calon lain yang tersindir hanya bisa membalas dengan mengklarifikasinya melalui iklan juga.

“Memang dalam masa kampanye ini kami tidak mempunyai aturan tentang kampanye negatif yang dilancarkan masing-masing calon. Asalkan dalam kampanye tidak menyentuh tentang agama, SARA, kelompok tertentu,” ujar Ramdansyah.
Menurutnya, masyarakat yang menilai. Jika memang iklan yang ditayangkan itu bukan fakta, masyarakat sendiri yang akan memberikan sanksi sosial tersebut.

Seperti diketahui, sejak dimulainya masa kampanye, Minggu (24/6), perang iklan dilancarkan enam pasangan cagub dan cawagub. Bukan hanya sekedar visi, misi, dan program kerja, yang ditawarkan. Tetapi, saling sindir dan serang, atas kinerja salah satu calon untuk meraih simpati masyarakat ibukota. (guruh/ak/o)