Tuesday, 20 November 2018

Bandara Karawang Selesai Tahun 2018

Rabu, 27 Juni 2012 — 0:58 WIB
ilusbandara

KARAWANG (Pos Kota) – Bandara bertaraf internasional direncanakan dibangun pemerintah pusat di areal lahan milik Perhutani di Wilayah Desa Muyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atau tepatnya 100 Kilometer dari jantung Kota Jakarta ke arah Timur, diharapkan beroperasi pada 2018 mendatang.

Lokasi pembangunan bandara di Desa Mulyasejati, Karawang merupakan salah satu diantara dua mega proyek pembangunan bandara di Jawa Barat. Rencana pemerintah membangun bandar udara di wilayah Jakarta bagian timur, tepatnya di Karawang dan di Kertajati, Majalengka.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono beberapa waktu lalu mengungkapkan, pembangunan bandara di Karawang, merupakan sebagai pendamping dan untuk antisipasi kelebihan kapasitas Bandara Internasional Soekarno – Hatta di Cengkarang, dengan tujuan untuk mendistribusikan kepadatan penumpang yang setiap tahun meningkat secara signifikan.

Bambang mengungkapkan, Bandara Soeta diperkirakan sampai tahun 2014-2015 masih bisa menampung jumlah penumpang, tetapi setelah itu tidak. “Jadi kita targetkan membangun bandara baru itu harus beroperasi pada 2018 mendatang, “Peletakan batu pertama ditargetkan pada 2013 mendatang,” jelasnya.

BELUM JELAS

Rencana proyek pembangunan Bandara di Kabupaten Karawang sampai saat ini masih belum jelas, Pasalnya, selama, belum adanya instruksi dari pusat mengenai perubahan tata ruang wilayah (RTRW), Pemkab setempat tidak akan mengubah rencana tersebut. Padahal, pembangunan bandara itu sudah direkomendasikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Soal pembangunan bandara, kita masih menunggu perubahan RTRW. Karena, perubahan RTRW tersebut harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Yaitu, RTRW pusat dan provinsi. Selama ini, konsiderannya belum ada. Jadi, tidak mungkin aturan RTRW Karawang akan berseberangan dengan pusat dan provinsi,” kata Sekertaris Bappeda Karawang, Samsuri, belum lama ini.

Dikatakan Samsuri, sejauh ini pusat maupun Pemrov belum menetapkan Wilayah Karawang sebagai lokasi bandara internasional. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa mengubah RTRW Karawang untuk keperluan tersebut. Kalau pun Karawang mengubah RTRW sesuai keinginan JICA, maka akan bertentangan. Sebab, konsiderannya belum ada.

Disebutkan Samsuri, sesuai Perda No 19/2004 tentang RTRW Karawang, lokasi yang dipilih JICA tempat pembangunan Bandara dicanangkan untuk perluasan kawasan Industri. Perda tersebut hingga kini belum diubah. Sehingga lokasi tersebut tetap direncanakan untuk kawasan Industri.

Adapun lokasi yang dipilih JICA sebagai bakal tempat Bandara sebagian besar, yakni merupakan kawasan hutan yang dikuasai Perum Perhutani. Tepatnya, di bagian Selatan Karawang. Namun, sesuai Perda yang ada kawasan tersebut diperuntukan bagi perluasan kawasan industri.

Bahkan, lanjut dia, pada 2000 lalu perusahaan berlabel PT Hutan Pertiwi Lestari (HPL) mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan untuk berinvestasi dilokasi itu. Investasinya, dalam bentuk industri hutan produksi.

Atas dasar itu, Pemkab Karawang diminta menyesuaikan RTRW. Sehingga, kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan industri. Namun dalam perjalannnya PT HPL tidak mampu membebaskan lahan yang ada. Dengan demikian, hingga sekarang kawasan itu masih berada dalam pengelolaan Perhutani.

Diakui dia, jika kawasan itu beralih fungsi maka akan berdampak pada lingkungan hidup. Terutama, ekonomi juga sosial budaya warga Karawang. Oleh kerena itu, saat ini JICA masih melanjutkan kajiannya yang dikaitkan dengan persoalan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. “Kabarnya, kajian lanjutan tersebut akan rampung September mendatang,” kata Samsuri.

MINTA GANTI LAHAN
Menurut dia, jika hasil kajian lanjutan itu menyebutkan bandara tetap harus dibangun di Wilayah Karawang selatan, maka Pemkab Karawang akan mengajukan tiga permohonan kepada pusat. Pertama, pergantian lahan hutan tetap harus berada di wilayah Karawang. Misalnya, dengan membeli lahan warga yang berada dipesisir untuk dijadikan hutan mangrove.

Kedua, masyarakat di sekitar Bandara harus dijamin dapat hidup lebih sejahtera. Berikutnya, Pemkab Karawang harus diberi kesempatan seluas-luasnya dalam membuka kegiatan usaha di bandara. “Kami tidak ingin semua kegiatan di bandara nanti dikuasai oleh para investor dari luar,”jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Karawang, Tono Bachtiar, mengatakan, pembangunan proyek pusat di Wilayah Karawang tidak mungkin bisa dibendung. Sebab, pihak Bapenas sudah menetapkan Karawang sebagai daerah metropolitan bersama dengan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Metropolitan Bodebekarpur). Namun, untuk menuju ke arah tersebut, Pemkab Karawang tetap harus tunduk pada aturan-aturan yang lebih tinggi.

“Artinya, tidak mungkin secara serta merta mengubah RTRW tanpa disikronkan dengan RTRW provinsi dan pusat,”jelas Tono.

Untuk itu, pihaknya akan tetap menunggu instruksi pusat dan provinsi untuk menyiapkan aturan soal pembangunan bandara itu. Tono menilai, keberadaan bandara di Karawang dipastikan akan mengubah karakter masyarakat. Namun, yang paling diutamakan proyek nasional ini jangan sampai mengorbankan areal pertanian masyarakat.(nourkinan)

Teks : Lokasi mega proyek Bandara Karawang di Desa Muyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat (nourkinan)