Sunday, 21 October 2018

Warga Himpun Dana Untuk Panwaslu Purwakarta

Rabu, 27 Juni 2012 — 23:12 WIB
iluswarga

PURWAKARTA (Pos Kota) – Massa Jaringan Pemilukada Jujur dan Adil (JPJ) Purwakarta, menggelar aksi kepedulian di pertigaan Bank BTN Jl Sudirman, Rabu (27/6) siang. Aksi ini digelar dengan menghimpun dana Rp 1000 dari masyarakat menyusul belum digelontorkan dana dari Pemkab Purwakarta untuk kegiatan Panwaslu Kab Purwakarta.

Massa JPJ diwakili lima aktifis yang turun ke jalan menggalang gerakan seribu rupiah untuk Panwaslu Purwakarta antara lain, Hikmat Ibnu Aril, Imron, Aprilia, Purna Apendi dan Andy Setyowanto. Aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk keprihatinan atas sikap pemerintah setempat yang belum juga memberikan kepastian soal anggaran bagi lembaga pengawas pemilu itu.

Selain memfokuskan penggalangan dana seribu rupiah, aksi massa JPJ diketuai Hikmat Ibnu Aril pun menggalang dana dengan mendatangi langsung kelompok-kelompok masyarakat seperti kantong massa di TPPS Pasar Simpang.

Pedagang pun langsung merespons dengan memberi dukungan atas gerakan tersebut. Satu persatu para pedagang menyisihkan Rp 1.000 dari hasil berdagang dan menyumbangkannya secara langsung. Pedagang pun merasa prihatin dengan nasib Panwas yang hingga saat ini belum bisa bekerja maksimal. Padahal, seharusnya lembaga ini sudah memulai aktivitasnya bersamaan dengan dimulainya tahapan Pemilukada pada 19 April lalu. Sedangkan, Pemilukada Purwakarta akan dilaksanakan Desember 2012 mendatang.

Tidak cukup sampai di situ, kelima aktifis itu melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Purwakarta di Jalan Ir H Djuanda, Kec Jatiluhur. Yang secara kebetulan di Gedung DPRD Purwakarta itu sedang menerima kunjungan dari Komisi I DPRD Surabaya. Bahkan beberapa anggota dari legislator Surabaya menyumbangkan uangnya untuk keperluan Panwaslu.

Ketua JPJ Purwakarta Hikmat Ibnu Aril menyatakan, aksi yang dilakukannya semata-mata menginginkan pesta demokrasi di Kab Purwakarta berjalan secara jujur dan adil. Andil Panwaslu untuk menciptakan suasana itu cukup vital agar dapat meminimalisasi pelanggaran.

“Hari ini bagaimana Panwaslu mau bekerja maksimal, anggarannya saja belum jelas. Sebenarnya tidak perlu menunggu perubahan anggaran jika hendak mengalokasikan dana. Sebagaimana yang tertuang dalam regulasi yang ada, bupati memiliki diskresi untuk melakukan hal itu,” tegas Aril.

Menanggapi aksi ini, Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Didin Syafrudin mengapresiasi kepedulian dari masyarakat terhadap lembaganya. Didin mengakui sampai saat ini anggaran untuk keperluan pengawasan belum jelas. “Beberapa kegiatan kami dilakukan masih secara swadaya,”pungkasnya. (dadan)