Saturday, 18 August 2018

Anggaran Panwaslu Belum Ada, Pilkada Purwakarta Terancam Molor

Jumat, 13 Juli 2012 — 0:45 WIB
iluspuwakarta

PURWAKARTA (Pos Kota) – Ketidakjelasan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Panwaslu pada APBD 2012 bisa berdampak pada pelaksanaan Pemilukada Purwakarta molor dari jadwal yang telah ditetapkan 15 Desember 2012.

“Resiko terburuk pelaksanaan Pemilukada Purwakarta bisa mundur,” ujar Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung di Purwakarta, Rabu (12/7).

Menurut dia, bila DPA untuk Panwaslu tidak ada di APBD, berarti menganggap lembaga pengawas pemilu tidak diharapkan keberadaannya.

“Namun harus diingat yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu itu adalah KPU dan Panwaslu. Jika salah satu tidak ada, maka pelaksanaan suksesi pincang. Tidak mungkin pesta demokrasi dipaksakan tanpa dilaksanakan oleh lembaga secara lengkap. Jika demikian adanya, maka Pemilukada bisa diundur,”jelas Asep Warlan.

Asep heran dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Purwakarta. Seharusnya jauh-jauh hari sudah dipikirkan mengenai kelengkapan pelaksanaan Pemilukada. Termasuk kelengkapan dalam pengalokasian anggaran. Sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan persoalan krusial yang berimbas pada sistem ketatanegaraan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Didin Syafrudin membenarkan jika hasil kordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta, DPA lembaganya tidak ada. Bahkan, alokasi anggaran dalam dana cadangan sebesar Rp750 juta, sama sekali nol rupiah

“Kami juga merasa kaget mengapa harus tidak ada DPA. Seharusnya kan jauh-jauh hari telah mempersiapkan karena Pemilukada akan dilaksanakan. Tentu saja kondisi seperti akan kita konsultasikan dengan Bawaslu di pusat, termasuk dengan KPU,”tegasnya.

Sedangkan Ketua DPRD Purwakarta Ujang Wardi menyatakan, persoalan yang sedang mendera Panwaslu sudah dibicarakan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Hanya saja, eksekutif sama sekali belum menyerahkan DPA kepada legislatif.

“Terkait persoalan kantor sekretariat, kata bupati sudah menyarankan menggunakan sarana eks rumah dinas Kepala Dinsaker. Namun ditolak Panwaslu dengan alasan sulit membuat SPJ,”ungkapnya. (dadan)