Monday, 24 September 2018

Siti Zuhro: Korupsi Qur’an Berdampak pada Suara Golkar

Jumat, 20 Juli 2012 — 15:19 WIB
Al Quran

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , Siti Zuhro, menilai kasus korupsi pengadaan Al Quran yang melibatkan kader Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, diyakini akan berdampak pada perolehan suara partai berlambang beringin tersebut pada Pilpres 2014.

“ Untuk korupsi pengadaan Al Quran, saya rasa akan sangat menohok Partai Golkar. Al Quran itu buat seluruh masyarakat muslim di Indonesia, yang juga merupakan mayoritas penduduknya, adalah sesuatu yang suci, kok yah tega banget Al Quran sampai di korupsi. Ini bukan hanya pidana tapi juga akidah dan moral agama yang tersentuh. Masyarakat marah dan Golkar saya rasa akan merasakan dampaknya,” kata Siti dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (20/7).

Masyarakat  akan kembali mempertanyakan bagaimana Partai Golkar mengelola kader-kadernya. Apakah pengelolaannya masih kental dengan nuansa “Gizi”?Apa Golkar meninggalkan kaidah-kaidah hanya demi mengejar pemasukan yang sebesar-besarnya, meski harus melanggar etika.

“Tidak ada di negeri ini ada masyarakat yang pernah membayangkan bahwa ada orang yang berani mengkorupsi Al Quran, apalagi pelakunya orang muslim. Jangankan mengkorupsi Al Quran, untuk membawa Al Quran saja kita sejak kecil dididik untuk memperlakukannya dengan baik. Nilai moral dari korupsi Al Quran dampaknya akan jauh lebih besar dari korupsi apapun yang ada saat ini,” tegasnya.

Golkar  harus merespon kegeraman masyarakat atas perilaku kadernya ini.”Ini sangat meresahkan masyarakat, dan kalau tidak ada respon dari Golkar dengan tindakan yang cepat, maka sudah bisa dipastikan suara Golkar akan tergerus total,” imbuhnya.

Siti  mendorong agar perilaku koruptif dari politisi harus ditindak tegas. Para pelaku korupsi itu harus lebih dipermalukan jika tidak mau mundur dari tindakannya.  “Jadi ke depan kita harus menggerakkan satu gagasan yang dimana rasa malu berujung pada itikad untuk mengundurkan diri. Jadi kita gaungkan, kita promosikan, kita gerakkan budaya malu bagi semua pejabat publik dan politisi yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma termasuk susila. Kalau tidak mau mundur masyarakat punya hak untuk mempermalukan. Karena semua terkait pejabat publik itu menjadi domain publik bukan privat,” pungkasnya. (prihandoko/dms)