Jumat, 27 Juli 2012 20:19:44 WIB

Keluarga Berencana di Indonesia Masih Banyak PR

KB logo

JAKARTA (Pos Kota) -  Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) program Keluarga Berencana (KB) yang harus dituntaskan.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Sudibyo Alimoeso (aby)

“Saya melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dicermati dan dikerjakan dalam  KB,” kata  Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso pernyataan terkait pernyataan Ibu Negara Ani Yudhoyono pada pembukaan Kongres Keluarga Indonesia  di Jakarta.

Menurut Sudibyo, PR pertama dari apa yang disampaikan Ibu Ani yaitu adanya hambatan budaya. Kondisi tersebut dikaitkan dengan “nilai anak” yang dianut dalam masyarakat dewasa ini.

Semboyan “banyak anak, banyak rezeki” menurut Ibu Ani masih dianut di beberapa daerah dan komunitas tertentu meskipun semboyan tersebut tidak relevan lagi karena dapat menimbulkan persoalan.

Kedua, etos kerja, dimana Ibu Ani mengingatkan agar pemerintah, BKKBN dan segenap elemen masyarakat perlu bekerja keras.

Ketiga, hubungan pusat dan daerah dimana menjadi sorotan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pada awal reformasi dan sejak diberlakukan otonomi daerah program KB nyaris ditinggalkan.

Namun terjadi titik balik pada 2007 dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Urusan Pemerintah. Pada PP tersebut program KB merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Keempat, perangkat perundang-undangan dimana dengan  diterbitkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menurut Ibu Ani menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan program KB.

Kelima yaitu keseimbangan demografi sebagaimana didampaikan Ibu Ani akan tercapai apabila pengendalian kuantitas penduduk dilakukan dengan baik.

POTONG KEMISKINAN

Sudibyo juga menegaskan, KB dapat dipandang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan dalam lingkup keluarga. Perencanaan jumlah anak memungkinkan keluarga  meningkatkan kualitas anggota keluarganya.

“Anak yang berkualitas akan menjadi sumber daya unggul dan akan mampu bersaing di era globalisasi,” tandasnya.

Karenanya, pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan jumlah anak dalam keluarga, sangat penting demi kesejahteraan rakyat. Upaya ini diawali dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Menurutnya, jika satu keluarga mampu mengatur jumlah anaknya dengan baik, maka upaya penyediaan pelayanan dasar semakin memungkinkan direalisasikan. Seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perubahan, pangan, dan sebagainya.

“Jika masing-masing keluarga dapat ditingkatkan kualitasnya, maka kesejahteraan akan semakin meningkat. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan pada gilirannya kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan,” ujar Sekjen Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) ini.

Ia sangat sependapat dengan pesan yang disampaikan Ibu Negara, Ani SBY, tentang perlunya keseimbangan demografi. Pilihan sekarang terletak pada masing-masing keluarga: ingin sejahtera atau tidak.

Sudibyo menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait pengendalian kuantitas anak. Salah satunya dengan ‘membenahi’ semboyan ‘banyak anak, banyak rezeki’ yang juga tak sedikit dianut para selebritis Indonesia.

“Jawaban dari para artis yang ingin punya anak lebih dari dua, karena diucapkan oleh public figure, menjadi trendsetter bagi pengagumnya, yang diikuti dengan semboyan yang sama,” keluhnya.

Pihaknya ingin semboyan ‘norma keluarga kecil bahagia sejahtera’ kembali jaya seperti pada 1980an dan 1990an. Dengan semboyan ini, masyarakat merasa malu mengatakan anaknya lebih dari dua.

Namun, persoalan tidak hanya terletak pada masing-masing keluarga. Kurang sinkronnya kebijakan antara Pusat dan Daerah membuat program KB tersendat. (aby/dms)


Baca Juga

© "Poskota", "Poskota Online" adalah merk dagang milik PT. Media Antarkota Jaya. Poskota diterbitkan oleh PT.Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta. Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986 13 Maret 1986.