Saturday, 25 May 2019

Dugaan Kurupsi Rp 10,4 Miliar

Dipanggil Kejaksaan, 7 Pejabat Banten Mangkir

Sabtu, 28 Juli 2012 — 0:15 WIB
ilusdipanggil

SERANG (Pos Kota) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Suyitno, mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, terkait kasus pengadaan 8 unit kapal sebesar Rp 10,4 miliar pada tahun 2011, Jumat (27/7).

Selain Suyitno, enam pejabat lainya yang turut dijadwalkan dalam pemanggilan oleh penyidik tersebut, juga tidak hadir. Keenam penjabat tersebut, antara lain adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ade Burhanudin, Sekretaris Panitia dan tiga anggotanya serta pejabat Pembuatn Komitmen (PPK).

“Kita jadwalkan dua hari ini Kamis dan Jumat ada tujuh saksi yang akan dimintai keterangan, tapi dari ketujuhnya tidak hadir dengan tidak ada alasan tertulis yang kami terima,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim, Jumat (27/7).

Menurut Mustaqim, sesuai jadwal dalam waktu dua hari tersebut, yakni pemanggilan pertama pada hari Kamis (26/7), penyidik memanggil ketua panitia pengadaan dan sekretaris pengadaan serta tiga angggotanya. Sementara untuk hari Jumat yakni Kepala Dinas dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Namun, semua saksi yang dipanggil melalaui surat panggilan pemeriksaan saksi untuk proyek pengadaan kapal senilai Rp 10,4 miliar tersebut tidak hadir.

Dengan tidak hadirnya, lanjut Mustaqim, saksi dalam pemeriksaan pertama itu, pihak penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya. Namun, kapan waktunya itu adalah kewenangan penyidik.

“Saya belum tau, itukan kewenangan penyidik. Nanti kalau sudah ada surat panggilanya saya pasti kasih tau,” ujarnya .

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait ketidak hadirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Suyitno, mengaku ada informasi lisan terkait pembatalan pemeriksaan oleh penyidik.

“Bukan tidak hadir, tapi saya dapat informasi lisan bahwa pemeriksaan batal. Tapi yang tau itu (informasi pembatalan-red) ada di pak Ade, coba hubungi pak Ade aja ya,” ujar Suyitno saat dihubungi melalui teleponya.

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus ini penyidik Kejati Banten sudah meningkatkan status perkaranya dari pul baket dan pul data ke penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan dikeluarkanya surat pemberitahuan dimulainya pelaksanaan penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).

Asisten Intelijen Kejati Banten, Dicky R rahadjo, menyatakan, dengan ditingkatkanya status perkara ini, menjadi penyelidikan, artinya penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelompok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. (haryono)