Saturday, 23 February 2019

Rekrutmen Hakim ad Hoc Tipikor Perlu Dievaluasi

Selasa, 21 Agustus 2012 — 11:04 WIB
hakimadhoc218

JAKARTA (Pos Kota) –Perlu evaluasi perekrutan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sudah berjalan selama ini. Kenyataannya dari rekrutmen ternyata hasilnya banyak yang terbulti atau bahkan tertangkap menerima suap.

“Kita merasa sangat terpukul dengan kejadian itu karena justru dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaefuddin kepada wartawan kemarin. Dengan kondisi itu, sangat wajar kalau rekutmennya perlu dibenahi dan ditelusuri apa yang salah.

Lukman mengatakan kejadian itu seharusnya membuka mata masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen hakim ad-hoc tipikor. Karena seluruh rakyat Indonesia tahu institusi kehakiman merupakan jantung penegakan hukum. Penangkapan hakim ad-hoc tipikor juga menunjukkan KPK tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.

“Justru KPK harus memprioritaskan aparat penegak hukum dalam upayanya memberantas korupsi karena merekalah yang diharapkan memberantas korupsi di Indonesia,” katanya.

TAK SETUJU DIHAPUS

Meski demikian, dia tidak setuju bila pengadilan tipikor dihapuskan. Menurut dia, bukan lembaga peradilannya yang salah, tetapi oknum hakimnya. “Itu karena oknumnya, dan proses rekrutmennya yang harus diperbaiki untuk evaluasi,” katanya. “Jadi bukan pengadilannya yang dihapus tetapi dicari dimana kesalahannya.”

Sebagaimana diberitakan, dua orang hakim ad-hoc dari Pengadilan Tipikor Kota Semarang dan seorang pengusaha yang sedang menjadi tersangka korupsi ditangkap KPK karena kasus suap, pada 17 Agustus 2012. Kedua hakim itu diduga menerima suap dengan barang bukti Rp150 juta. Selain itu mereka juga sudah menjadi target KPK karena diketahui telah sering membebaskan terdakwa korupsi.(untung)

Teks : Ilustrasi