Thursday, 23 May 2019

Bolos, 16 PNS di Pemkot Jaktim Terancam Sanksi

Kamis, 23 Agustus 2012 — 18:53 WIB
Jalan di depan kantor Wakilota Jakarta Timur berptensi macet parah

Jalan di depan kantor Wakilota Jakarta Timur berptensi macet parah

CAKUNG (Pos Kota) – Sebanyak 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur kedapatan membolos pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Hingga jam kerja berakhir atau hingga pukul 17:00, ke-16 PNS ini tidak memberikan keterangan apapun terkait ketidak hadirannya pada Kamis (23/8).

Dengan demikan, para PNS yang kedapatan membolos itu terancam sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berdasarkan data rekapitulasi Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jaktim, Kamis (23/8), dari hasil absensi PNS di 133 unit kerja perangkat daerah (UKPD) di jajaran Pemkot Jaktim, dari 5.016 pegawai, hanya 436 orang yang tidak masuk dengan alasan sakit, cuti, izin, pendidikan, tugas luar, meninggal, tersangkut masalah hukum dan alpa.

Rinciannya, 222 PNS cuti, 11 PNS pendidikan, 53 PNS tugas luar, 36 PNS izin, 96 PNS sakit, satu PNS meninggal, satu PNS tersangkut masalah hukum, dan 16 PNS alpa atau tanpa keterangan.

“Jadi yang alpa atau tidak masuk tanpa keterangan hanya sekitar 0,003 persen saja. Jumlah tahun ini menurun dari tahun lalu,” kata Kepala Irbanko Jaktim, Syahrul.

Untuk 16 PNS yang mangkir kerja, Syahrul menegaskan, pihaknya akan melaporkan hasil verifikasi data tersebut kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan begitu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang dapat mengetahui apakah ada pegawai yang melakukan kesalahan yang sama pada tahun lalu, kemudian mengulanginya kembali di tahun ini. “Mereka akan ditindak sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Berdasarkan peraturan itu, lanjutnya, sanksi akan diakumulasikan dalam satu tahun. Apabila PNS bolos selama lima hari kerja dalam setahun, tentu akan dikenakan peringatan lisan. Jika tidak masuk tanpa keterangan hingga 10 hari dalam setahun akan diberikan teguran tidak puas terhadap kinerja. Apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 46 hari kerja selama satu tahun, pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan alias dipecat.

“Selain itu, mereka juga mendapatkan sanksi langsung dari tempat bekerjanya berupa pelanggaran disiplin ringan. Sanksinya, teguran lisan hingga peringatan tidak puas. Pelanggaran disiplin sedang, hukumannya pemotongan gaji dan penurunan pangkat. Pelanggaran berat, hukumannya tidak mendapat kenaikan pangkat selama tiga tahun,” kata Syahrul.

Terkait dengan ketidakhadiran para pegawai khususnya di lingkungan Pemkot Jaktim, Sekretaris Kota Jaktim, Husein Murad menyayangkan hal tersebut. Ia menilai, hendaknya para aparat pemerintah sudah sepatutnya meningkatkan kinerja. Terlebih, libur yang dilalui selama
cuti bersama perayaan Idul Fitri 1433 Hijriah cukup panjang. “Jadi, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja,” katanya. (yulian/dms)